Gubernur Malut Diminta Serahkan Status Jalan Provinsi Ke BPJN

Editor: Admin author photo
Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba menemui massa unjuk rasa Geram Oba Kota Tidore Kepulauan
TIDORE -  Massa unjuk rasa Generasi Muda Oba (Geram Oba) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara (Malut), mendatangi kantor gubernur Malut di Sofifi, untuk mempertanyakan sikap  Pemerintah Daerah mengenai penanganan kerusakan jalan di Kecamatan Oba Selatan.

Koordinator Aksi Geram Oba, Julfikar Sangaji, menyatakan ruas jalan Payahe-Dehepodo di Oba Selatan berdasarkan  nomenklatur APBD Pemprov Malut merupakan ruas jalan provinsi yang  menghubungkan antar Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. 

“ Harapannya Pemprov Malut segera menuntaskan sejumlah pekerjaan jalan seperti yang dilakukan di daerah lain,” ungkap Julfikar.

Di hadapan Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba, massa aksi meminta orang nomor satu ini segera melepaskan status jalan provinsi ke BPJN IX Maluku-Malut, sebab persoalan jalan sepertinya tidak ada keseriusan pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.

" Hendak kiranya, jika pak gub merasa canggung untuk memperbaiki jalan Oba Selatan, maka dengan ikhlas harus di lepaskan ke BPJN IX Maluku-Malut,” terang Julfikar di hadapan Gubernur Malut. 

Seraya menyerahkan pernyataan kepada Gubernur Malut yang memuat tiga poin, yakni (1). Pemerintah Provinsi segera menyerahkan status jalan Oba Selatan ke Balai Jalan dan Jembatan, karena selama dua 20 Tahun Pemprov Malut dianggap gagal, (2). Jika Pemprov Malut tidak bersedia menyerahkan status jalan provinsi ke balai, maka pembiayaannya harus prioritas sebesar 150 M, untuk pembangunan jalan Oba Selatan, dan (3). Oba Selatan harus dimasukkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Usai hering bersama Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba massa aksi roadshow menuju kantor DPRD Provinsi Malut. Alhasil, setibanya di di gedung wakil rakyat, tak satu pun anggota dewan berkantor. 

“ Hari ini adalah hari Senin seharusnya mereka berkantor, namun Kantor DPRD Malut sepertinya rumah hantu yang tak ada penghuni, dan anggota dewan tidak tahu lagi ke mana," tukas Julfikar.

Ketidakhadiran anggota dewan saat jam kantor membuat massa aksi mencoret-coret lantai serta membakar ban bekas sebagai wujud kekecewaan terhadap 45 anggota DPRD saat rakyat menyampaikan aspirasi. (dar)

Share:
Komentar

Berita Terkini