Imran Yakub : PPDB Sistem Zonasi Berdasarkan Permendikbub

Editor: Admin author photo
Kepala Dikbub Malut Imran Yakub
NUSANTARATIMUR. COM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbub) Maluku Utara (Malut) Imran Yakub mengatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi merupakan solusi yang tepat. Agar supaya anak dari rumah ke sekolah dekat serta mudah dikontrol oleh orang tua maupun guru.

“ Sistem zonasi ada plus minusnya, namun plusnya adalah sekolahnya dekat dengan anak, dan anak juga punya kesiapan kontrol antara sekolah dan orang tua. Sementara minusnya adalah masyarakat sudah mengetahui mutu sekolah, sehingga itu mereka berbondong-bondong jauh pun mereka lebih memilih sekolah yang mempunyai mutu bagus,” ungkap Imran Yakub kepada nusantaratimur.com, Senin (1/7/2019).

Karenanya kata Imram pemerintah harus membangun sekolah-sekolah negeri lebih banyak lagi dengan kualitas mutu-mutu guru ditingkatkan yang tersebar kemana-mana, maka dengan adanya sistem zonasi ini lebih memudahkan peserta didik baru agar tidak ragu terhadap kualitas sekolah tersebut.

“ Sekarang pemerintah harus konsisten menjalankan PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Jadi kalau bangun zonasi harus konsisten dengan standar pendidikan, yakni sarana dan prasarana, anggaran dan guru harus memenuhi standar konsistennya di situ, karena ada sekolah labnya harus lima, tetapi ada sekolah yang labnya hanya 2 dan 3. Ini masyarakat ragu dengan mutu sekolahnya, sehingga yang terjadi mereka daftar sekolah di tempat lain, namun zonasi yang membatasi,” ujarnya.

Imran menjelaskan sistem zonasi yang dimaksud adalah perwilayah, dimana jarak anak dengan sekolah itu dekat, sehingga ada control orang tua terhadap anak. Meskipun diatur dalam regulasi, namun sistem zonasi itu tidak boleh memakai standar di pulau jawa. Mengingat provinsi maluku utara bukan daerah continental, tapi maluku utara merupakan daerah kepulauan. Sampelnya, di Kota Ternate, di mana masyarakat lebih tertarik masuk ke SMA Negeri 1 Kota Ternate, SMK Negeri 1 Kota Ternate, Adapun sekolah kejuruan swasta seperti SMK Binter Ternate, SMA Muhammadiyah, SMA Negeri 10 Kota Ternate yang kurikulumnya sama, tetapi masyarakat cenderung ke SMA Negeri 1 Ternate dan SMK Negeri, karena masyarakat ragu dengan mutu sekolah SMA yang lain.

“ Kita tetap taat asas sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan kita tidak bisa menghindar dari sistem zonasi. Nah, persoalannya orang tinggal di Kelurahan Kayu Merah yang mestinya ke SMA Negeri 2 Kota Ternate, tetapi mereka masuk sekolah ke SMA Negeri 1 Kota Ternate berarti mereka ragu dengan mutu sekolahnya. Padahal, dengan zonasi ini terciptnya pemerataan siswa yang berkualitas setiap sekolah bukan tertumpuk pada satu sekolah,” tukasnya. (ric)

Share:
Komentar

Berita Terkini