Tapal Batas Tidore dan Haltim Tuntas

Editor: Admin author photo
Penandatangan masalah tapal batas wilayah Tidore-Haltim yang disaksikan Kemendagri (foto: Humas)
TIDORE – Permasalahan tapal batas wilayah antara Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) seluruhnya tuntas setelah adanya kesepakatan antar kedua Pemerintahan dalam rapat kesepakatan bersama dengan pihak Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Rafflesia meeting room, The Acacia Hotel Jakarta, Selasa ( 16/07/2019).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Plt Direktur Toponimi dan Batas Wilayah Kementerian Dalam Negeri Heru Santoso tersebut, kedua belak pihak, Pemerintah Kota Tidore yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Drs. H. Asrul Sani Soleman didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Zulkifli Ohorela dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dipimpin Bupati Ir Muhidin beserta SKPD terkait menyepakati tapal batas yang bersandar pada keputusan Sultan Tidore H. Husain Syah yang telah ditanda tangani surat maupun peta perbatasan.

Bupati Haltim Muhidin pada kesempatan ini menyebutkan bahwa tidak ada lagi perdebatan soal tapal batas Tidore Haltim karena sudah ada ketetapan yang dilakukan Sultan Tidore selaku pihak adat.

“Bilamana dalam ketetapan batas wilayah ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat maka itu langsung diaduhkan ke pihak Kesultanan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyerahkan sepenuhnya kepada tim teknis Pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk menindaklanjuti lebih lanjut soal keputusan Menteri soal tapal batas wilayahnya” ungkap Muhidin.

Sementara itu  Sekretaris Daerah Tidore Drs H Asrul Sani Soleman pada kesempatan ini menyampaikan rasa syukur sudah kesepakatan wilayah kedua belak pihak yang sebelumnya  diatur dalam Undang -Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah di Maluku Utara.

 “Saya selaku Pemda Tidore sudah tidak lagi berbicara banyak, semua kami serahkan ke Kemendagri untuk menyelesaikan lebih lanjut,” ucap Asrul dalam forum rapat tersebut.
Untuk diketahui, setelah kesepakatan kedua Pemerintah ini pihak Kemendagri akan segera menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang drafnya saat ini sementara dilakukan pembobotan," tutupnya. (dar)

Share:
Komentar

Berita Terkini