|
Menu Close Menu

DPRD Kota Tikep Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas OPD

Selasa, 20 Agustus 2019 | 01.03
Ratna Namsa (Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan)

TIDORE – Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Ratna Namsa menyatakan anggaran perjalanan dinas yang dianggarkan begitu besar kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Tikep tidak terlalu efektif.

Bahkan membebani APBD dalam setiap tahun berjalan. Politisi PAN ini mencontohkan seperti Dinas Pariwisata  anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 195 juta, tetapi apa yang daerah dapatkan, ujar Ratna kepada nusantaratimur.com, Senin (19/8/2019).

Karenanya, kata Ratna Namsa mengenai persoalan tersebut, maka Peraturan Daerah tentang OPD perlu ditinjau kembali, sebab ada beberapa OPD yang dianggap tidak efektif dan hanya membebani APBD dalam pembiayaan rutin setiap tahun, terang Srikandi DPRD Kota Tikep ini ketika melakukan rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tidore Kepulauan. 

Alhasil, dalam pembahasan KUA-PPAS perubahan tersebut, Anas Ali selaku Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas beberapa OPD yang dianggap tidak penting diantaranya  Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (BLH),  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tidore Kepulauan.
Khusus Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan senilai Rp. 350 juta yang tidak jelas peruntukannya.

“ DPRD akan memanggil pimpinan OPD yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan lebih lanjut, karenanya  biaya insentif untuk tenaga PKH sudah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,” tegas Anas Ali.

Menanggapi pernyataan DPRD, Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Kota Tikep A. Rasyid Fabanyo mengaku jika PAD Kota Tikep yang bersumber dari Dinas Pariwisata, setahun realisasi pendapatan sebesar Rp. 25 juta. Hal itu disebabkan minimnya rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat, singkatnya. (dar)

Bagikan:

Komentar