|
Menu Close Menu

Muis Djamin : Tidak Ada Biaya Administrasi di Partai Golkar

Kamis, 29 Agustus 2019 | 14.26
Muis Djamin 
TERNATE – Adanya biaya administrasi dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di internal partai golkar  8 (depalan) Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut mendapatkan tanggapan dari politisi partai golkar Muis Djamin bahwa proses penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilakukan partai golkar tidak dikenakan biaya apapun termasuk biaya administrasi.

Kata Muis,  mekanisme penjaringan di partai golkar tetap mengacu pada petunjuk pelaksana (Juklak) partai golkar, yang mana juklak partai golkar senapas dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur tidak ada biaya yang dibebankan kepada bakal calon kepala daerah.

“ Bagi bakal calon kepala daerah yang mendaftar di partai golkar harus mentaati sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, dan bagi mereka yang telah melaksanakan penjaringan di setiap kab/Kota harus menjadikan juklak dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut sebagai landasan etik dan moral,” cecar Muis Djamin kepada nusantaratimur.com, Kamis (29/8/2019).

Lanjutnya, selaku  Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Ternate, Ia sangat sependapat  dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Edi Langkara yang menegaskan bahwa proses penjaringan di partai golkar tidak dikenakan biaya administrasi.

Muis berpendapat bahwa tim penjaringan Bakal Calon Walikota Kota Ternate tidak memiliki keabsahan yang dikoordinir oleh Abdul Gani Sangaji, selaku ketua tim penjaringan sekaligus Ketua DPD Golkar Kota Ternate, dan Muhammad Saiful, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Ternate merangkap sebagai sekretaris tim penjaringan tidak memiliki legitimasi untuk melakukan proses penjaringan.

Karenanya, keduanya tidak memiliki keabsahan selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Ternate. Sebab Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate yang ditandatangani oleh Alien Mus dan Arifin Djafar selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara sampai saat ini belum mendapatkan pengesahan mengenai Surat Keputusan (SK) terkait dengan reposisi kepengurusan dari DPP Partai Golkar.

  Reposisi kepengurusan ibu Alien Mus dan Arifin Djafar  belum mendapatkan SK dari DPP Partai Golkar, Sehingga  seluruh keputusan termasuk pembentukan tim  penjaringan Pilkada Kota Ternate dianggap cacat demi  hukum,” tegasnya. (ric)
Bagikan:

Komentar