|
Menu Close Menu

Pilwako Terancam Ditunda, Pemkot Tikep di Deadline 1 Oktober

Senin, 26 Agustus 2019 | 20.59

Foto : Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Bahrudin Tosofu 
TIDORE-  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendesak  Pemkot Kota Tidore Kepulauan (Tikep) segera membahas anggaran Pilkada tahun 2020.

“ Kota Tidore Kepulauan tahun depan akan menggelar Pilkada, Maka diminta kepada Pemkot Tikep segera membahas usulan anggaran untuk menyukseskan Pilkada 2020,” tutur Ketua Bawaslu Kota Tikep Bahrudin Tosofu kepada media ini di ruang kerjanya, Senin (26/8/2019).

Bahrudin menyatakan mengenai anggaran pilkada, sebelumnya Bawaslu telah menyurat ke Pemerintah Daerah. Bahkan, pihaknya telah melakukan tatap muka dengan Walikota Ali Ibrahim, namun  Pemkot menjanjikan pembahasan anggaran pilkada dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019. Akan tetapi, Bawaslu sampai saat ini belum menerima informasi terkait pembahasan anggaran tersebut, terangnya.

Simpangsiur mengenai pembahasan anggaran pilkada, Bawaslu menegaskan Pemkot Tikep segera berkoordinasi untuk dilakukan pembahasan paling lambat tanggal 1 Oktober 2019 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani.

“ Apabila sampai pada tanggal 1 Oktober 2019 belum ada pembahasan dan belum ditandatangani NPHD, maka Bawaslu Kota Tikep akan membuat rekomendasi ke Bawaslu Provinsi dan dilanjutkan ke Bawaslu RI bahwa Kota Tidore Kepulauan belum siap dalam melakukan pesta demokrasi yakni Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,” tegas Bahrudin.

Di ketahui anggaran pengawasan yang diusulkan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 11 milyar.

“ Pengusulan ini berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VII/2019 tentang standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati serta walikota dan permendagri 44 tahun 2015 tentang pengelolaan anggaran kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serta Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,” tutupnya. (dar)


Bagikan:

Komentar