|
Menu Close Menu

Wagub Berharap di Malut Tidak Ada Lagi Oknum Selewengkan Dana Desa

Senin, 26 Agustus 2019 | 22.21
Wakil Gubernur Maluku Utara Ir. M. Al Yasin Ali 

TERNATE - Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) M. Al Yasin Ali membuka Rapat Koordinasi Provinsi tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun 2019, bertempat di Grand Dafam Hotel, Senin (26/8/2019).

Al Yasin mengawali sambutannya menyatakan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan tahapan penting, baik bagi demokrasi bangsa serta upaya pemberdayaan dan pengembangan Desa.

“ Semangat lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak hanya pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, namun UU  tersebut juga meneguhkan orentasi pembangunan yang meletakan penguatan Desa menjadi landasan bagi penguatan pembangunan Indonesia. UU Desa itu juga telah menempatkan Desa sebagai basis kokohnya pembangunan Indonesia di masa-masa mendatang,” katanya.

Wagub menegaskan, ada dua hal yang perlu di garis bawahi, yaitu Desa membangun dan membangun Desa. Desa membangun dan membangun Desa dapat diintegrasikan kedalam perencanaan pembangunan Desa, sehingga dapat terwujudnya Desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Meskipun demikian, kata Al Yasin terdapat konsekuensi atas hadirnya UU tersebut, misalnya; peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam penenggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat perlu dimaksimalkan lagi, pengintegrasiaan perencanaan pembangunan perlu dimantapkan, adanya satu data kemiskinan yang tersedia dan dapat diakses, penguatan kelembagaan masyarakat serta penguatan tatakelola yang baik, pungkasnya.

Wagub menjelaskan, untuk mendukung implementasi UU dan dalam rangka mengawal dana Desa, maka pemerintah pusat telah mengeluarkan program P3MD yang merupakan program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penenggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

“ Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemendirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang ada di desa,” jelas Al Yasin.

Sambung Al Yasin, upaya peningkatan kinerja perlu didukung dengan melibatkan aparatur pemerintah provinsi, konsultan terutama yang melibatkan langsung dalam pembinaan dan asistensi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“ Perlu koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi bagian dari tata pengelolaan yang baik dalam pembangunan partisipatif yang meliputi berbagai factor prosedur administrasi kelembagaan dan organisasi dalam pembentukan kebijakan dan pengelolaan pembangunan desa yang bersifat mengutamakan partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Diakhir sambutanya, Al Yasin berpesan bahwa rakor P3MD ini dapat membahas tentang bagaimana upaya kita untuk terus memaksimalkan pembinaan, pengawasan pelaksanaan dana Desa.

“ Saya menyambut baik upaya kita semua, dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam pengawasan dana Desa, kita berharap tidak ada lagi pihak yang menyelewengkan dana Desa untuk kepentingan pribadi dan golongan,” tegasnya.

Harapannya, semoga kegiatan ini dapat memperoleh hasil hasil yang optimal, sehingga dapat menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan yang menjadi solusi dan langkah-langkah sebagai pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan, penyaluran dan penggunaan dana desa di Maluku Utara, tutupnya. (ric)


Bagikan:

Komentar