Ampera : RUU KUHP dan RUU KPK Tidak Pro Rakyat

Editor: Admin author photo

Unras Ampera Kota Tidore Kepulauan
TIDORE- Unjuk rasa aliansi mahasiswa peduli rakyat (Ampera), gabungan dari tiga universitas besar di Kota Tidore Kepulauan, yakni Universitas Nuku, STIMIK Tidore Mandiri, Universitas Bumi Hijrah, menolak RUU KUHP dan RUU KPK, karena revisi regulasi tersebut dinilai tidak pro rakyat.

Gerakan tolak RUU KUHP dan RUU KPK, itu disampaikan di gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (26/9/2019).

Ariyanto M. Ali berpendapat, revisi sejumlah regulasi yang dikebut DPR diakhir masa jabatan, menimbulkan gelombang protes, karena RUU KUHP dan RUU KPK, tidak pro rakyat. Hal itu menimbulkan mosi tidak percaya.

Ditambah,isu kenaikan iuran BPJS, ini merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS, baik dari penerimaan bantuan iuran (PBI). Walau begitu, mandiri bukanlah jalan keluar dari devisit yang terus terjadi, justru membuat masalah baru,” teriak Ariyanto dalam orasinya.

Ketua BEM STIMIK Tidore Mandiri, Yusri Abubakar, menyatakan RUU KUHP, revisi pasal-pasalnya berpotensi mengkriminalisasi hak-hak rakyat, membungkam demokrasi dan hak asasi manusia melalui pasal makar.

Tak hanya itu, pelarangan edukasi berkaitan dengan kesehatan reproduksi, bahkan ada pasal-pasal yang mengatur gelandangan di denda Rp 1 juta, pasal 43). Sementara pidana bagi seorang koruptor di penjara 2 tahun, Pasal 604 dan Pasal 605. Padahal, dalam KUHP lama tindak pidana korupsi di pidana minimal 4 tahun penjara, cecar Yusri dalam orasinya.

Adapun 9  poin-poin yang menajdi tuntutan Ampera Kota Tidore Kepulauan, yakni ;
1. Tolak RUU KPK
2. Tolak RUU KUHP
3. Tolak RUU Ketenagakerjaan
4. Tolak RUU pertanahan
5. Pertegas UU Kehutanan
6. Tolak RUU Pemasyarakatan
7. Tolak Kenaikan Iuran BPJS
8. Mendesak secepatnya pengesahan RUU PKS
9. Mendesak Presiden mengeluarkan PERPU pembatalan UU tidak pro rakyat. 
Share:
Komentar

Berita Terkini