Bentuk Protes Terhadap Putusan Hakim, Ratusan ibu-ibu Desa Nggele baca Yasin di pengadilan negeri Bobong

Editor: Admin author photo
Ratusan Ibu-ibu dari Desa Nggele yasinan di depan kantor Pengadilan Negeri Bobong

TALIABU- Aliansi gerakan masyarakat Nggele bersatu (AGMNB) kembali menggelar aksi lanjutan di kota Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, Senin (16/09).
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap putusan Hakim terkait gugatan pihak penggugat (H. Lamusa) yang melaporkan Pemerintah desa Nggele (tergugat 1).

Pemerintah Daerah Kabupaten pulau Taliabu, dalam hal ini Bupati pulau Taliabu, dinas perindakop (tergugat 2) yang telah membangun pasar dalam kasus perbuatan melawan hukum dan penyerobotan lahan di desa Nggele.

Dalam putusan Hakim, sebagaimana berita yang telah dimuat nusantaratimur.com sabtu (14/9/2019), Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian dengan memerintahkan tergugat 1 (pemerintah Desa Nggele)dan tergugat 2 (Pemda Kabupaten Pulau Taliabu) untuk segera membayar ganti rugi dan menyerahkan obyek sengketa dimaksud kepada Penggugat yang merupakan milik sah penggugat..
Di hadapan pengadilan negeri bobong puluhan ibu-ibu Yang tergabung dalam masa aksi ini membaca surat Yasin secara bersama dengan membawa keranda mayat bertuliskan 'Inna lillahi wainna ilaihi Raji'un dan matinya keadilan'.

"Ini sengaja kami lakukakan, guna untuk menjernihkan akal dan hati pak Hakim agar dalam setiap memutus perkara hukum tetap adil dan sesuai fakta yang diungkap di persidangan," Tegas ibu Nurbaya (ketua PKK desa Nggele ) yang memimpin yasinan.



Foto dok // : Ar

"Mari Katong baca akan Yasin secara bersama ibu-ibu, siapa tau ada setan atau iblis yang mengganggu hakim ketika membaca putusan sengketa lahan ini, bisa di berikan petunjuk oleh Tuhan yang maha kuasa," Tambahnya.

Muhammad Azhar (Korlap) dalam orasinya menyampaikan, bahwa setelah dari pengadilan masa aksi akan menuju kantor Bupati pulau Taliabu dengan harapan agar Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Kabag hukum dan dinas Perindagkop (Tergugat 2), harus terlibat dan berperan aktif dalam memperjuangkan kasus ini.

" Satu tahun lamanya sidang kasus sengketa lahan ini berjalan, Pemda Pulau Taliabu, Kabag hukum, dan dinas Perindagkop, apatis dan membiarkan Pemerintah desa dan masyarakat desa nggele menghadapi kasus ini sendiri padahal tergugat 2 adalah Bupati, Kabag hukum dan dinas perindakop," Jelasnya.

Muhammad Azhar menilai Pemerintah Daerah seakan diam prihal kasus ini.

"Ini seharusnya Bupati datang dan menanyakan sudah sejauh mana penanganan kasus ini. sampai dengan bagaimana hasil putusan sidangnya, begitupun dengan Kabag hukum dan kadis perindakop. Oleh karena itu, kami berharap kepada Bupati, kabag Hukum dan kadis perindakop bisa menemui masa aksi," Tambahnya

Dalam selebaran propaganda aksi ini termuat beberapa tuntutan masa aksi diantaranya,:
1. Mendesak pengadilan tinggi Ternate dan komisi yudisial untuk memeriksa, mengadili dan memberikan sanksi kepada hakim yang seberat-beratnya kepada Hakim yang tidak obyektif dalam memutuskan sengketa lahan masyarakat desa Nggele
2. Mendesak bupati Taliabu untuk segera memberhentikan Kepala bagian hukum kab. Pulau Taliabu yang tidak mengindahkan dan terkesan mengabaikan instruksi Bupati Pulau Taliabu
3. Meminta kepada Bupati pulau Taliabu Cq. Dinas Perindagkop dan bagian hukum kabupaten pulau Taliabu selaku tergugat 2 untuk untuk segera mengambil langkah-langkah hukum strategis untuk menyelamatkan lahan/aset desa Nggele
4. Mendesak kepada Kadis Perindakop untuk segera meresmikan penggunaan pasar desa Nggele
5. Jika poin 3 dan 4 tidak diindahkan, maka masyarakat kecamatan Taliabu barat laut akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.(Ar)


Share:
Komentar

Berita Terkini