|
Menu Close Menu

Gubernur Malut Ajak Semua Pihak Cegah Tindak Pidana Korupsi

Selasa, 03 September 2019 | 17.18
Foto : Kegiatan diseminasi dan diskusi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi  
TERNATE-  Provinsi Maluku Utara menjadi perhatian serius terhadap penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Hal itu mengemuka pada kegiatan Diseminasi dan diskusi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019 yang di laksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Malut, pada Selasa (3/9) di lantai II Aula melati rumah dinas Gubenur, Kalumpang Ternate.

Sekretaris Daerah, Bambang Hermawan, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan bahwa, korupsi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum karena menimbulkan kerugian negara, sehingga itu harus dilakukan pencegahan dan pemberantasan.

Sekda mengatakan, upaya pemberantasan dan pencegahan akan terus dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang bersih. "Kita tahu bersama bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi memang tak semudah yang diucapkan. Namun kita semua tentunya harus optimis, komitmen dan konsisten serta tekad yang kuat, maka korupsi perlahan akan mulai hilang," katanya.

Sekprov juga menjelaskan, dalam hal pencegahan korupsi ini telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Perpres Staranas PK itu, merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang lebih komprehensif, sistematis, terfokus, terukur dan berorientasi pada dampak," ungkapnya. Lanjut Sekprov, sebagai tindak lanjut dari Perpres ini maka telah ditetapkan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020.

Bambang menambahkan, terselenggarannya kegiatan ini karena Starnas KPK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. 

"Terdapat tiga poin penting dalam Starnas PK meliputi, perijinan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi," katanya.

Terkait hal itu, Koordinator wilayah IX KPK RI wilayah provinsi Sulut, Sulteng, Maluku dan Malut, Budi Waluya, dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak tahun 2017 pihaknya sudah melakukan penandatanganan bersama kepala daerah, terkait dengan komitmen program pencegahan korupsi terintegrasi.

"Sebelumnya hanya enam sektor, sekarang berkembang menjadi delapan sektor yang menjadi perbaikan pada tata kelolah pemerintahan yang meliputi, perencanaan penganggaran, pengadaan barang/jasa, perijinan, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ESDM, manajemen KSM, optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen barang milik daerah," jelasnya.

Dirinya menambahkan, pihaknya juga berusaha agar membantu pemda mewujudkan atau memperbaiki manajemen, terkait dengan pengadaan baran/jasa, kemudian integrasi perizinan atau aplikasi yang ada di daerah dengan Online Submission system (OSS).

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Perumusan Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemepan- RB) Nadjamuddin Mointang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, khusus kami dari Kementerian PAN RB fokus pada pelaksanan reformasi birokrasi dan penegakan hukum. 

Menurutnya, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi kita sadari bahwa belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang kita harapkan, apalagi di pemerintah daerah sehingga kolaborasi atau kerjasama ini merupakan penguatan kita semua. 

"Selama ini mungkin kita sering dilayani kemudian harus menjadi pelayan. Kita hadir di setiap urusan masyarakat sehingga keberadaan kita betul-betul dirasakan oleh masyarakat". Ujarnya.

Dalam kegiatan ini tampak hadir pimpinan OPD Pemrov dan Kabupaten/Kota, Pimpinan Asosiasi Pengusaha, Perwakilan Akdemisi Universitas di Malut dan pimpinan Perusahaan Pertambangan di Malut. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 4 narasumber dari Tim Stranas Pencegahan Korupsi dari lembaga anti rasuah KPK RI melalui Diseminasi Pengadaan Barang dan Jasa, Online Submission System (OSS), Manajemen anti suap di pemerintahan dan sektor Kuasa dan pencegahan Korupsi untuk dunia usaha dan pengarahan KAD Prov Simulasi Self-Assessment panduan CEK Profit. (ric)

Bagikan:

Komentar