|
Menu Close Menu

KPK Gelar FGD Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah

Senin, 02 September 2019 | 15.46

Foto: Kegiatan FGD KPK bersama Pemprov Malut dan 10 Kab/Kota 

TERNATE – Dalam upaya meminimalisir adanya praktek penyimpangan dalam pengelolaan manajemen di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah yang bertempat di Aula Melati Kediaman Gubernur Maluku Utara, Ternate (2/9).

Gubernur Maluku Utara dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Bambang Hermawan menyampaikan sesuai amanat UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK memiliki wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“ Kegiatan FGD yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari bimbingan KPK sesuai dengan fokus tematik program Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (korsupgah) KPK RI Tahun 2019, yaitu optimalisasi pendapatan daerah. Bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah saja. Tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah,” ucap gubernur.

Bambang menyatakan kegiatan ini sangat penting untuk penguatan kapasitas kita dalam membangun bangsa dan daerah kita khususnya, bebas dari perilaku koruptif serta untuk menyatukan komitmen dalam membangun Maluku Utara tanpa tindakan-tindakan korupsi, khususnya dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah, kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah serta pengamanan asset daerah berupa tanah dan pencapaian pemenuhan kewajiban pertanahan.

Disamping itu kita, berharap pelaksanaan FGD hari ini akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan SDM yang lebih baik serta dalam hal pengelolaan dan penanganan asset barang milik negara,” terang.

" Mengenai masalah aset daerah, masih banyak yang penggunaan dan pemanfaatannya belum teroptimalkan dengan baik sehingga seharusnya dapat meningkatkan PAD kita. Persoalan identifikasi dan Pengamanan asset daerah yang belum maksimal juga merupakan menjadi PR kita bersama,” tuturnya.

Olehnya karena, kata Bambang melalui pelaksanaan FGD hari ini adalah momentum untuk menyelaraskan dan menyamakan arah, mencari solusi yang konstruktif dalam penanganan masalah optimalisasi pendapatan daerah dan memperbaiki kualitas managemen pengelolaan asset daerah, sehingga upaya yang kita lakukan kelak bukan hanya meningkatkan tapi juga dapat meminimalisir penyimpangan dalam penerimaan daerah, tutupnya.

Koordinator Wilayah IX  KPK Budi Waluya dalam sambutannya mengatakan wewenang dari pada KPK sesuai Pasal 6 huruf D Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK diberi tugas untuk melakukan pencegahan.

Jadi akhir-akhir ini kami di Maluku Utara telah banyak melakukan upaya-upaya pencegahan di semua pemerintahan daerah di Maluku Utara,” paparnya.

Budi Waluya menambahkan ada 8 sektor yang menjadi  fokus pada tata kelola pemerintahan daerah meliputi sektor perencanaan dan penganggaran, sektor pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan, kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Pemerintah / Inspektorat) juga mendorong Perbaikan dalam Manajemen Sumberdaya Manusia, Pengelolaan Dana Desa, Optimalisasi Penerimaan daerah dan Manajemen Aset daerah.

" Sekarang dengan adanya wilayah pemekaran-pemekaran ini pencatatan barang milik daerah juga masih terlihat dispute satu barang yang dicatat di masing-masing daerah atau bahkan dikhawatirkan adalah adanya suatu barang tidak di catat di daerah masing-masing dan dikuasai lagi oleh pihak yang tidak berhak,”jelasnya.

Lanjutnya, dalam hal optimalisasi penerimaan daerah juga barang milik daerah bisa dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. kami juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya optimalisasi penerimaan daerah dan juga perbaikan barang milik daerah,” ungkapnya.

“ Jadi tujuannya dari diskusi hari ini yaitu kita tetapkan apa yang kita kerjasamakan sebelum penandatanganan MOU pada Hari Rabu (4/9) itu sudah tahu apa-apa yang akan kita lakukan kedepan. Setelah tandatangan kita bikin rencana aksi lagi. dan apabila ada kendala di dalam perjalanannya KPK akan memonitor dan membantu sebisa mungkin,” ujarnya.

Tampak Hadir dalam kegiatan tersebut, Dirut Bank Maluku-Malut, Kepala Dinas PTSP Nirwan M.T Ali,  Inspektur Inspektorat Provinsi Malut, Ahmad Purbaya, Sekretaris Kabupaten/kota se Maluku Utara, Kepala dinas Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota Se Maluku Utara, Kepala dinas pendapatan Se provinsi Maluku Utara , Kepala BPKAD se provinsi Maluku Utara,  Perwakilan Kajati Malut Asdatum Hendry S, Perwakilan Kepala Kantor ATN/BPN Maluku Utara dan perwakilan Kepala Kantor Wilayah DJP Maluku Utara,  Kegiatan ini direncanakan dalam pelaksannannya kurang lebih selama tiga hari. (ric)

Bagikan:

Komentar