|
Menu Close Menu

Kuasa Hukum Temukan Kejanggalan Dalam Kasus Aprima Tampubolon

Rabu, 04 September 2019 | 03.04
Foto : Aprima Tumpubolon korban pemukulan

TERNATE – Kuasa hukum Maharani Caroline menemukan Kejanggalan dalam penanganan kasus pemukulan yang dilakukan oleh sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Tidore Kepulauan terhadap kliennya Aprima Tampubolon pada tanggal 9 Juli  2019 lalu.

Meskipun telah dikeluarkannya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) oleh pihak Polres Tidore Kepulauan pada tanggal 4 September 2019 kemarin. Akan tetapi, kasus yang menyeret nama Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen ternyata belum berakhir.

Pasalnya, Kuasa Hukum Aprima Tampubolon yakni Romy S. Djafaar, dan Maharani Caroline menemukan beberapa keanehan terkait dikeluarkannya SP3 oleh pihak Polres Tidore Kepulauan terhadap kasus penganiayaan Aprima Tampubolon, sehingga meminta pihak Polres Tidore Kepulauan untuk membuka kembali kasus tersebut.

“Kami selaku kuasa hukum korban meminta polres Tidore Kepulauan untuk membuka kembali kasus penganiayaan klien kami yang sudah di SP3, karena kami menemukan beberapa keanehan terkait di keluarkannya SP3,” tegas Maharani Caroline ketika ditemui usai melakukan koordinasi di Polres Tidore Kepulauan. Rabu (4/9).

Lanjut Maharani, hari ini sengaja datang ke polres Tidore Kepulauan untuk menemui Kepala unit dan Penyidik yang menangani kasus penganiayaan Aprima Tampubolon untuk meminta penjelasan.

“ Kami menemukan "keanehan" dalam alasan SP3 yang menurut polisi tak cukup bukti, sehingga kami datang meminta penjelasan,” terang Rani sapaan akrabnya.

Rani menjelaskan, pertama soal visum, setelah melakukan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas tempat Korban di periksa pertama kali, ternyata Polres tidak pernah mengambil atau meminta hasil pemeriksaan korban.

“Ini aneh, karena seharusnya polisi mengambil hasil pemeriksaan puskesmas, sebab klien kami di periksa pertama kali di puskesmas dan jelas sekali tanda-tanda penganiayaannya,” bebernya.

Masih kata Rani, ternyata visum yang digunakan oleh penyidik merupakan hasil visum dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tidore. Padahal kliennya pemeriksaan visum tidak dilakukan di RSU Tidore, karena kliennya sudah menyampaikan ke penyidik bahwa yang bersangkutan pemeriksaan hasil visum dilakukan puskesmas soasio.

“Nah ini ada apa? Menurut klien kami polisi yang mengantarnya ke RSU Tidore sudah bilang, kalau mereka akan ambil hasil di puskesmas. Tapi ternyata tidak,” tuturnya.

Selain itu, kedua terkait CCTV bahwa sehari setelah kejadian Pemkot Tidore Kepulauan sempat malakukan conference pers di beberapa media, lewat Wawali Muhammad Sinen bahwa telah mempunyai bukti rekaman CCTV sehingga mendesak korban (Aprima-red) untuk meminta maaf.

“ Katanya punya bukti rekaman CCTV dan meminta klien kami untuk minta maaf, tapi menurut polisi CCTV tidak ada gambar, karena tidak aktif saat kejadian. Nah, mana yang betul ? Apalagi ternyata Polres Tidore baru menyita CCTV pada tanggal 29 juli 2019. Aneh kan?,” tanya Rani.

Sambungnya  Nah, dari situ saja sudah janggal. Sebab 2 (dua) alat bukti yang penting ini tidak dihadirkan.

“ Kami menduga, ini ada kesengajaan, karena polisi tahu persis, kalau hanya keterangan pelapor (kliennya) yang berdiri sendiri tidak memenuhi minimum pembuktian (unus testis nulus testis),” paparnya.

Karenanya, Kata Rani, selaku kuasa hukum pihaknya minta polisi untuk bekerja profesional,  membuka kembali kasus ini, melakukan investigasi untuk mencari saksi lain diluar ASN.

“  Secara psikologis, kami bisa mengerti kenapa ASN tidak mau buka mulut. Dan kami bersedia membantu polisi untuk menghadirkan bukti demi terangnya kasus ini,” pungkasnya. (tim/red)

Bagikan:

Komentar