Legislator Malut Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

Editor: Admin author photo
Pelantikan : 45 Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ketika pengambilan sumpah dan janji masa jabatan 2019-2014
Tahapan akhir proses pesta demokrasi telah rampung di Provinsi Maluku Utara (Malut). Usai penetepan DPRD Provinsi terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), proses pelantikan pun telah dilaksanakan. 

Senin, 23 September 2019, bertempat di gedung DPRD Provinsi Malut, di Sofifi, 45 legislator baru dilantik secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Malut. Dari 45 legislatif yang baru, tercatat hanya sebagian kecil saja legislator lawas yang bisa mempertahankan posisinya. Selebihnya merupakan anggota DPRD anyar.

Duo partai politik (parpol) lawas yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golongan Karya (Golkar), adalah parpol yang mendominasi parlemen dengan masing-masing delapan kursi. Sementara sisanya diisi oleh sejumlah parpol lama dan baru.

PDI-P Raih Ketua DPRD

Sementara untuk Ketua DPRD Provinsi kabinet baru ini, parpol berjuluk “moncong putih” yang memimpin parlemen di ibukota provinsi Malut, itu. Kuntu Daud yang punggawa PDI-P ditunjuk menjadi Ketua DPRD Provinsi Malut secara aklamasi.

Walau begitu, parpol berlambang beringin juga cukup mumpuni dengan sejumlah legislator anyarnya yang, boleh dibilang, cukup mumpuni dengan sejumlah visi dan misi sebagai wakil rakyat.

Makmurdin Mus: Prioritaskan Infrastruktur dan SDM 

Sebut saja Makmurdin Mus. Makmurdin Mus yang terpilih melalui daerah pemilihan (dapil V-Kepulauan Sula-Taliabu), berjanji tak muluk-muluk. Baginya, apa pun yang telah menjadi komitmennya akan diperjuangkan demi kemaslahatan masyarakat. Prioritasnya, kata Makmurdin Mus, tentu untuk masyarakat Sula dan Taliabu secara khusus, dan Malut secara umum.

"Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Sula dan Taliabu atas amanah yg diberikan kepada saya. Insya Allah, saya siap mengawal aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan tempat saya terpilih  yakni  Sula dan Taliabu," ujarnya.

Foto: Makmurdin Mus Anggota DPRD Provinsi Malut bersama Keluarga
Bagi Makmurdin, pemerataan infrastruktur pembangunan dan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di pulau Sula dan Taliabu, adalah dua hal yang menjadi prioritas perjuangannya kedepan. "Pembangunan infrastruktur di Maluku Utara harus merata ke semua kabupaten/kota, dan  persoalan SDM juga harus dilihat sebagai hal yang mendasar untuk pembangunan daerah,” cetusnya.

Hal ini, masih kata dia, menyusul pembangunan bukan hanya pada sisi infrastruktur akan tetapi manusianya juga harus dibangun. “Dua hal ini adalah kebutuhan dan keharusan untuk masyarakat di Sula dan Taliabu," tegasnya.

Ia berharap agar dalam lima tahun menjabat sebagai anggota dewan kedepan, masyarakat Sula dan Taliabu bisa berperan aktif dalam mengawasi kinerja dirinya. Artinya, ia membuka diri menerima aspirasi masyarakat. “Agar amanat rakyat tak sia-sia untuk diemban,” pungkas lelaki kelahiran Taliabu, ini. (AR)
Share:
Komentar

Berita Terkini