|
Menu Close Menu

LMND Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Selasa, 10 September 2019 | 00.58


Foto : Unjuk Rasa LMND di Kantor Walikota Tidore Kepulauan
TIDORE- Liga mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) menggelar aksi unjuk menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Aksi yang di gelar di depan kantor walikota tidore kepulauan, Senin (9/9) dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan “ Tolak Kenaikan Iuran BPJS, wujudkan Kesejahteraan Nasional,”.

Koordinator unjuk rasa Ariyanto M. Ali menyatakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat saat ini.

Ariyanto memaparkan, iuran BPJS kesehatan yang rencananya dinaikan dua kali lipat ini seperti kita ketahui bersama untuk peserta JKN kelas 1 sebelumnya Rp. 80 ribu per bulan naik menjadi Rp. 160 ribu per bulan. Sedangkan peserta JKN kelas 2 per bulan Rp. 51.000 naik menjadi Rp. 110 ribu perbulan dan peserta JKN mandiri yang tadinya membayar Rp. 250.000 dinaikan sebesar Rp. 42.000 per bulan, ujarnya.

Lanjutnya, hasil kajian dari sisi sosial kemasyarakatan sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya kota Tidore Kepulauan pada khusus ekonomi menengah kebawah tidak mampu membayar iuran BPJS kesehatan yang tergolong mahal yang kemudian itu menjadi kebijakan pemerintah dalam menaikan iuran BPJS dua kali lipat itu.

“ Ada benarnya orang miskin dilarang sakit, kenapa saya katakan orang miskin kemudian dilarang sakit, karena mekanisme kesehatan atau sistem kesehatan yang kemudian dipraktekkan oleh pemerintahan secara nasional tentunya tidak pro terhadap rakyat atau warga negara kesatuan republik Indonesia itu sendiri,” paparnya.

Kata Ariyanto, keberpihakan negara dalam mengatur sistem dalam menata kesehatan warganya dapat di analisia cenderung ada keberpihakan terhadap segelintir pemodal di Indonesia.

" Jika hari ini kita melihat banyak petani, nelayan kita kemudian nilai melihat nilai tukar para petani dan nelayan sangat rendah, begitu juga banyak buru-buru kita yang ada di kabupaten kota juga mendapat upah buruhnya sangat rendah. Kemudian itu tidak bisa membayar kesehatan yang begitu mahal harganya,” tandasnya.

“ Jika hari ini para petani, nelayan buruh dan kaum miskin kota kemudian itu tidak mampu membayar iuran BPJS kesehatan kira-kira siapa yang disalahkan, tentu kebijakan pemerintah itu sendiri,” sambungnya.

Dia menambahkan, unjuk rasa hari ini, tentu mengajak kepada Pemkot Tidore Kepulauan menyatakan sikap menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan yang bakal dijadikan sebagai sebuah kebijakan pemerintahan secara nasional.

LMND sebagai organisasi yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat kecil, terkait kisruh masalah iuran BPJS kesehatan. Tentunya, LMND Kota Tidore Kepulauan menawarkan beberapa solusi atau tuntutan kepada pemerintah. Pertama, Mengevaluasi kinerja BPJS dan segera mengaudit secara menyeluruh penggunaan data BPJS serta pembinaan data peserta BPJS.

Kedua, Mengembalikan sektor kesehatan sebagai sektor publik di mana negara memiliki peran kontrol dan berkewajiban menjamin kualitas kesehatan rakyat serta menghentikan komersialisasi sektor kesehatan yang menjadikan sektor kesehatan sebagai ladang profit yang menguntungkan sebagian orang.

Ketiga, Membangun dan memperbanyak puskesmas dan rumah sakit pemerintah serta mengontrol dan menghentikan pembangunan rumah sakit dan klinik swasta.

Keempat, Mencabut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 tahun 2011 sebagai regulasi neoliberalisme

Kelima, Mengurangi biaya pendidikan di jurusan kesehatan seperti Kedokteran, Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan.


Reporter : Aidar Salasa
Editor     : Rahman Mustafa

Bagikan:

Komentar