|
Menu Close Menu

Masyarakat Loseng Desak Inspektorat Audit Anggaran ADD dan Dandes

Kamis, 12 September 2019 | 02.58
Foto : Demo Gerakan Masyarakat Loseng Bersatu di Kantor Inspektorat Pulau Taliabu 
TALIABU – Gerakan Masyarakat Loseng Bersatu (GMLB) mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu. Rabu (11/09), meminta instansi tersebut segera mengaudit alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (Dandes) karena tidak ada transparasi dalam pengelolaan anggaran.

Selang beberapa menit kemudian unjuk rasa GMLB langsung ditemui Kepala Inspektorat Pemkab Pulau Taliabu Jufri Sahrudin untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan warga desa loseng.

Koordinator aksi Muhammad Nasir Kamarullah pada hearing tersebut mendesak Inspektorat Pulau Taliabu segera turun ke desa loseng untuk melakukan audit penggunaan anggaran ADD dan Dandes yang dikelola selama tiga tahun diduga telah terjadi praktik penyalahgunaan anggaran.

" Kedatangan kami hanya minta inspektorat mengaudit anggaran ADD dan Dandes di desa loseng, sebab selama 3 (tiga)  mulai tahun 2017, 2018 hingga anggaran ADD dan Dandes tahun ini, dalam penggunaannya kami menduga ada masalah, sehingga kami resah dengan masalah ini,” tandasnya.

Masih kata Muhammad Nasir bahwa adanya program dana desa ini bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik atau lebih sejahtera.

" Dana desa ini bertujuan menyejahterakan bukan tidak menyengsarakan, tetapi kalau kepala desa tidak mampu kelola ADD dan Dandes, maka stop jadi kepala desa,” cecarnya. Hanya saja dalam hearing tersebut tidak dijelaskan secara rinci dugaan penyalahgunaan anggaran ADD dan Dandes yang dianggap bermasalah oleh pengunjuk rasa.

Kepala Inspektorat Pemkab Pulau Taliabu Jufri Sahrudin menanggapi aspirasi dan tuntutan warga desa loseng, pihaknya akan melakukan investigasi lapangan sebagaimana disampaikan para pengunjuk rasa.

" Kami dalam waktu dekat kami turun ke desa loseng untuk melakukan audit dengan dua (2) instrumen yang di gunakan diantaranya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan investigasi,” tutur Jufri usai melakukan tetap muka dengan pengunjuk rasa.

Hanya saja, menurutnya ada beberapa persoalan yang terjadi di desa loseng, bukan hanya persoalan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang menjadi tuntutan mereka, tetapi seluruh pelaksanaan pemerintahan dianggap bermasalah, terang Jufri.

Kata Jufri, banyaknya masalah yang dilaporkan, tetapi investigasinya akan  dibentuk tim, sehingga dalam proses pemeriksaan tidak hanya inspektorat. Akan tetapi melibatkan Bagian Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Asisten 1 selaku ketua tim, ujarnya.

Sambung Jufri, apa yang dilaporkan ini belum tentu semua benar atau pun masih ada lagi yang mereka tidak paham, jika itu terjadi pelanggaran.

“ Ya masa aksi yang datang ini, kadang hanya menuntut dengan asumsi mereka, tetapi kan mereka juga tidak tahu mengenai pengelolaan keuangan, nanti kita yang akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, lebih spesifik, mungkin yang mereka tidak tahu, ya kita bisa tahu. Sebab ini tidak hanya masyarakat yang rugi, tetapi negara dalam hal ini juga di rugikan,” kata Jufri. (Ar)

Bagikan:

Komentar