Nilai PMII Tidak Serius Mengawal Kebijakan Pemerintah, ini Tanggapan Murad Polisiri

Editor: Admin author photo

Murad Polisiri Anggota DPRD Tikep dari Partai PKB

TIDORE- Usai melakukan Aksi unjuk rasa oleh PMII didepan Gedung DPRD kota Tidore Kepulauan yang dilanjutkan dengan menandatangani ultimatum petisi oleh masing-masing anggota DPRD terdiri dari 19 orang anggota DPRD kota Tikep yang dibuat oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tidore di depan gedung DPRD Kota Tikep kemarin, mendapat kritikan salah satu anggota DPRD kota Tikep yakni Murad Polisiri. bahkan tidak mau menandatangani ultimatum petisi yang telah disediakan tersebut.

Alasan Murad Polisiri tidak menandatangani Petisi tersebut, menurutnya 5 (lima) poin petisi sudah dikerjakan oleh DPRD kota Tidore selama 5 (lima) tahun kemarin dan itu tidak perlu ada kesepahaman dan tidak perlu ada penandatanganan lagi.

"Saya tidak mau menandatangani, karna saya merasa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak serius dalam mengawal kebijakan pemerintah, periode lalu khususnya dengan kelapa Genja," ujarnya.

menurut murad kasus Kelapa Genja seakan mati suri.

"Yang saya pertanyakan saat ini yang diperjuangkan sahabat-sahabat PMII kemarin soal kelapa Genja itu kenapa terhenti, dan kenapa harus didorong di DPRD pada periode ini kenapa tidak diselesaikan pada periode kemarin," tambahnya

Lanjutnya, bahwa pihaknya sudah mengurus kasus kelapa Genja sampai ada beberapa tahapan.

 "Bahkan kami turun melakukan investigasi dan sebagainya tapi faktanyakan berhenti. Kenapa tidak ada tuntutan dari luar dan itu kami sudah berupaya tapi faktanya kan terhenti. Dan PMII juga termasuk bagian dari kelompok yang mendorong itu,
kenapa tiba-tiba DPRD baru masuk kemudian dituntut lagi untuk mengontrol dan mengawal itu perlu saya pertanyakan makanya saya tidak mau menandatangani Petisi tersebut," Tutupnya.

(Aidar)
Share:
Komentar

Berita Terkini