|
Menu Close Menu

Pemprov Malut Gelar Rakor Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Antar Pemkab Halbar dan Halut

Kamis, 12 September 2019 | 19.36
Foto/Repro

SOFIFI- Asisten II Setda Maluku Utara Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Umar Sangadji, Kamis (12/9) membuka acara, Rapat Koordinasi (Rakor) dan Survey Lapangan Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Pemkab Halmahera Utara dan Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, di ruang rapat lantai IV kantor Gubernur Sofifi.

Sekretaris Daerah provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II pada acara tersebut mengatakan bahwa, kebijakan satu peta (KSP/one map policy) merupakan upaya perwujudan peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.

"Hasil dari KSP ini adalah satu peta yang akurat dan akuntabel, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbasis spasial," katanya.

Olehnya itu menurut Asisten II bahwa, harus ada dukungan ketersediaan data dan informasi, termasuk Informasi Geoapasial Tematik (IGT) mutlak diperlukan dalam meningkatkan nilai kompetitif iklim investasi dan jaminan kepastian hukum.

Menurut Asisten II, tenurial akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya dan pemanfaatan lahan yang saling tumpang tindih, dapat menghambat pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah.

"Format dan standar informasi geospasial yang beda-beda mengakibatkan semakin sulitnya pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan berbasis spasial," jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa, terdapat beberapa regulasi yang menjelaskan terkait dengan sinkronisasi kebijakan satu peta ini, hal iti dapat dilihat dalam Perpres Nomor: 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, dan Permen Korbid Perekonomian Nomor 2 tahun 2019 tentang sinkronisasi antar informasi geospasial tematik dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP); Surat Sektim percepatan kebijakan satu peta Kemenko Perekonomian Nomor: OMP/67/SES.PKSP/07/2019 tanggal 10 Juli 2019, hal perubahan agenda Rakor validasi rancangan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi (PITTI) dan sinkronisasi PKSP wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat.

"Malut dalam hal ini telah menindak lanjuti hal tersebut dengan membentuk tim validaasi PITTI berupa Surat Keputusan (SK) Sekda Malut Nomor: 398/KPTS/MU/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang pembentukan tim validasi PITTI provinisi Maluku Utara," ungkapnya.

Lanjutnya, meski dengan keterbatasan sumber daya dan data serta mengingat validasi oleh pemerintah daerah tidak diperkenanagkan merubah geometri polygon dan merubah atribut eksisting, maka kegiatan validasi PITTI umumnya dilakukan secara normatif sesuai skema dalam rancangan PITTI dengan usaha yang telah maksimal.

"Pemprov Malut telah menyelesaikan validasi indikasi tumpang tindih pada areal seluas kurang lebih 1.578.698,14 hektar (19.361 polygon) yang terdiri dari tipologi 2 seluas kurang lebih 370.042,97 hektar (1.382 polygon) dan tipologi 3 seluas kurang lebih 1.208.655,17 hektar (17.979 polygon).

Hadir dalam pertemuan itu, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Menko Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo, Kasubid Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Satu Peta Menko Perekonomian, Wahyu Dicky Zulkarnain, Kadis Kehutanan Malut, Kadis Pertanian Halbar Sony Balatjai, Kadis PU Tata Kota Halbar M. Yusup, kepala DPMPTSP Halbar Samsudin Senen, Kadis DLH Hakut S.T Sangaji, Kadis Pertanian Halut Daud, Sekretaris Bappeda Halut Mayer Manery, Kabid Tata Ruang PUPR Halut Wilson, Kabid T.K Nakertrans Marten, serta beberapa perwakilan OPD Pemprov dan instasi vertikal lainnya. (ric)
Bagikan:

Komentar