|
Menu Close Menu

Pimpinan KPK Saksikan Penandatanganan MoU Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rabu, 04 September 2019 | 20.43
Pimpinan KPK Alexander Marwata dan Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba, Kapolda Malut bersama 10 Kepala Daerah di Maluku Utara

TERNATE- Tindak lanjut dari komitmen bersama serta rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisiasi melakukan penandatangan nota kesepahaman dan kerjasama optimalisasi penerimaan daerah dan pengelolaan barang milik daerah di Maluku Utara.

Kegiatan yang digagas oleh KPK selama tiga hari ini, berakhir dengan dilakukannya penandatanganan MoU yang melibatkan Gubernur Maluku Utara, Kanwil Dirjen Pajak Sulut Sultenggo dan Malut, Kajari se Malut, PT. Bank Daerah Maluku-Malut, Badan Pertanahan Nasional Maluku Utara dan 10 Kepala daerah di Maluku Utara, yang disaksikan langsung oleh pimpinan KPK Alexander Marwat, Kapolda Malut dan Kajati Malut.

Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba Lc, dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) itu mengatakan bahwa, pihaknya selalu mendambakan kehadiran pimpinan KPK di Maluku Utara.

"Kami tentunya menginginkan agar KPK selalu ada di Maluku Utara, ini untuk menjaga kita (kepala daerah) dalam menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dan respon KPK sangat baik," ucap Gubernur.

Gubernur juga mengatakan alhamdulillah setiap 2 atau 3 bulan, KPK selalu hadir di Malut.

"Kehadiran KPK ini bertujuan untuk melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terkait dengan sistim pemerintahan, keuangan dan lain-lain," ungkapnya.

Selain KPK, Gubernur juga meminta agar penegak hukum di daerah juga dapat mendampingi para pejabat di Malut.

"Saya juga meminta kepada pihak penegak hukum di daerah (Kajati, Kapolda dan BPKP) untuk mendampingi serta mengawasi pimpinan OPD dan Pemda," katanya.

Terkait dengan penandatanganan MoU, Gubernur berharap agar dapat dijalankan dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat Maluku Utara.

"Semoga MoU ini bisa membawa Malut kedepan yang lebih baik lagi," pintahnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Jhudy Sutoto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan mungkin sering ada kendala di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Terkait dengan hal itu, Kejaksaan diberi tugas untuk, bertindak sebagai pengacara negara.

"Sebagai contoh, Jaksa diberi kewenangan dalam menggugat suatu Perseroan Terbatas (dalam hal ini kasus Pailit)," katanya.

Selain itu Jaksa juga dapat memberikan bantuan hukum kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BUMN dan BUMD (dengan surat kuasa khusus) sebagai penggugat atau tergugat, memberikan pertimbangan hukum (pendapat hukum) dan pendampingan hukum, memberikan pelayanan hukum (konsultasi).

Sementara itu kepala Kanwil Dirjen Pajak wilayah Sulut,  Sultenggo dan Malut, Agustin Vita Avantin, mengatakan bahwa tujuan penandatanganan MoU ini adalah untuk membangun negeri ini lebih baik lagi.

Khusus untuk Direktur Jenderal Pajak (DJP) Sulut, Sultenggo Malut menurut Agustin, dari sisi anggaran memiliki peran untuk mengunggulkan penerimaan pajak secara optimal, sementara dari sisi redistribusi pendapatan daerah maka DJP melalui Kementerian Keuangan akan menyalurkan kembali kepada masyarakat berbagai program transfer ke daerah dan dana desa.

"KPK, DJP dan Pemda tentunya memiliki tujuan dan tanggung jawab yang sama, yakni meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik berupa Kesehatan, Pendidikan dsb. Dalam APDN tahun 2019, terdapat anggaran sebeaar Rp2.165 T yang terdapat 82 persen adalah Pendapatan dari Perpajakan," ungkapnya.

Dirinya melanjutkan, untuk belanja negara tahun 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan desentralisai fiskal. Yang ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer Kedaerah dan Dana Desa (TKDD). Secara nasional ketergantungan anggaran APBD terhadap TKDD sebesar 80 persen, sementara PAD menyumbang pembangunan di daerah berkisar 12 persen.

"Di wilayah kami (Sulut, Sultenggo dan Malut) ditargetkan sebesar Rp10,3 T. per 31 Agustus 2019, kami suda mencapai 55 persen. Ini semua berkat kerja keras dan bantuan dari masyarakat dan wajib pajak serta Pemda, untuk terus melakukan pembayaran Pajak dengan baik," akunya.

Melalui Online Submission Sistem (OSS) diharapkan para kepala daerah dapat mendorong agar OSS ini lebih baik lagi.

"Harapannya, tidak hanya optimalisasi perpajakan dari Pemda saja, namun optimalisasi Pempus juga dibutuhkan, karena data-data yang kami terima dari Pemda tentunya akan kami sandingkan dengan data yang ada di Perpajakan. Apabila data yang kami terima dari daerah itu besar, maka akan menjadi dasar bagi kami untuk meningkatkan penerimaan pajak Pusat, begitupun sebaliknya," jelasnya.

Sementara itu sambutan dari Kepala PT. Bank Maluku Maluku Utara, Arif Burhanudin, mengungkapkan bahwa fokus kami dalam kerjasama ini adalah peningkatan pendapatan daerah, implementasi dan pemungutan pajak dan distribusi daerah secara online, ini dapat dipakai secara real time dan dapat dipakai sebagai alat rekam untuk pembayaran distribusi dan pajak.

"Pelayanan berbasis online sangat dibutuhkan di era perkembangan IPTEK saat ini, agar mempermuda dalam pengelolaan keuangan Pemda, serta diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan distribusi daerah, yang dapat dimonitor melalui situs online," ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, pihak PT. Bank Maluku Malut terus mendorong sinergitas, untuk memperbaiki tata kelolah pemerintahan ke arah yang lebih baik. 

"Semuanya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Malut," ungkapnya.

Senada dengan itu, kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Malut, Elijas B. Tjahajadi menyampaikan bahwa, terkait dengan basis data pertanahan serta aset yang ada di Kabupaten/Kota,  kami berharap adanya kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah setempat.

"Prinsipnya bahwa untuk program online ini, kami sangat mendukung. Karena hal ini  memudahkan Kementerian kami (BPN) untuk memantau secara jelas data aset yang ada di Maluku Utara," ungkapnya.

Dirinya juga menyampaikan, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak aset negara/Pemda juga dikuasai oleh pihak ke tiga. Hal itu akan berdampak pada penilaian Opini dari BPK.

"Program prioritas kami adalah melegalisasi aset Pemda, yang akan diawali dengan mengidentifikasi objek dan subjek tanah yang menjadi milik daerah. Olehnya itu, kami meminta dukungan dari kepala daerah setempat," pintahnya.

Sekadar dikatehui, acara yang berlangsung di aula lantai II Kediaman Gubernur Ternate, Rabu (4/9) itu selain menghadirkan para pemangku kebijakan di daerah, hadir pula Pimpinan KPK Alexander Marwata, yang juga selaku keynotspeech. (ric)



Bagikan:

Komentar