|
Menu Close Menu

PT. IWIP Diminta Menghentikan Aktifitas di Wilayah Adat Tobelo Dalam Akejira

Jumat, 06 September 2019 | 21.59
Foto: Masyarakat Adat Tobelo Dalam Akejira (Foto/Aman Malut)

TERNATE - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara menolak PT. Indonesia Weda Bay Industri Park (IWIP) yang membuka jalan perusahan penambangan yang tidak mendapatkan persetujuan dari kelompok masyarakat adat tobelo dalam Ake Jira, Kabupaten Halmahera Utara.

Ketua AMAN Malut Munadi Kilkoda menegaskan pembukaan jalan penambangan demi kepentingan PT IWIP terdapat kuburan leluhur tobelo dalam Ake Jira di Mein talen yang berpotensi digusur untuk kepentingan perluasan jalan maupun aktivitas penambangan demi memuluskan rencana perluasan lahan pertambangan.

Anehnya, untuk pengusuran jalan penambangan PT. IWIP mengunakan 2 (dua) orang warga tobelo dalam Akejira yakni Yakuta dan Elia yang seakan-akan telah mewakili kelompok yang lainnya, ungkap Munadi Kilkoda dalam siaran persnya kepada awak media Kantor AMAN Malut di Ternate, Jumat (6/9/2019).

Munadi mensinyalir bahwa dua orang warga tobelo dalam Akejira, diduga telah di pengaruhi oleh orang-orang lain yang bukan dari kelompok mereka, sebab meraka juga tidak paham dan hanya ikut-ikut saja terkait soal perijinan pembuka jalan pertambangan, karena mereka tidak tahu apa-apa.

Karenanya, Kata Munadi kelompok tobelo dalam Akejira di lokasi tersebut terdapat dua (2) kepala keluraga (KK) jumlah secara keselurahan  8 orang, diantaranya 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.  Secara tidak langsung ekspansi PT. IWIP dengan membuka jalan penambangan  akan mengancam eksitensi mereka, sebab kini keberadaan perusahan pertambangan lainnya sudah mempersempit hasil pangan mereka dari berburu dan meramu apa lagi dengan datangnyaya PT. IWIP yang kini tengah melakukan aktivitas penambangan di lokasi mereka, ujarnya.

Perwakilan keluarga Tobelo Dalam Akejira Laurens Guslaw menambahkan adanya aktivitas tambang membuat mereka susah mendapatkan makanan, disebabkan hutan serta sungai-sungai sudah tercemar. Bahkan, mereka juga sempat berpindah ke lokasi karena merasa ketakutan adanya tambang, karena secara tidak langsung telah mengacam kelangsungan hidup kami.

“ Jika perusahan penambangan tetap beroperasi, kami akan suasah mecari makan dan harapan dari kami tidak perlu ada bantuan-bantuan berupa materi maupun non materi kami hanya tidak ingin diganggu itu saja,” harapnya.

Munadi menambahkan mengenai persoalan diatas, AMAN Maluku Utara bersikap, Pertama. Mendesak PT. IWP untuk menghentikan seluruh aktivitas di wilayah adat  Tobelo dalam Akejari. Kedua, Mendesak PT. IWIP merehabilitasi kembali kerusakan hutan yang di akibatkan dari pembukaan jalan. Ketiga, Mendesak PT. IWIP menaati hukum dan perjanjian internasional baik itu konvensi ILO 169 maupun deklarasi PBB  tentang Hak-Hak masyarakat adat yang mengharuskan setiap perusahan (tambang) tidak melakukan aktivitas yang dapat mengancam apa lagi kehilangan identitas kelompok masyarakat adat.

Keempat, Mendesak  PT. IWIP melaksanakan Free, Prior, Informed Consent (FPIC) terhadap segala bentuk kebijakan sebelum melakukan aktivitas pertambangan pada kelangsungan hidup masyarakat adat. Kelima, Mendesak PT. IWIP mentaati hukum indonesia terutama putusan mahkama konsitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2019. Putusan ini menegaskan Hutan Adat Tobelo Dalam Akejira bukan Milik Negara. Keenam, Mendesak kepada Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat tobelo dalam Akejari terhadap ancaman dari luar.

“ AMAN juga mendesak pemerintah kabupaten Halmaherah Tengah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kaplingan yang dilakukan kelompok masyarakay pesisir yang sudah merambah ke tobelo dalam Akejira,” tutupnya.(az/ric)

Bagikan:

Komentar