|
Menu Close Menu

Tak Sesuai Fakta Persidangan, Masyarakat Nggele Kecewa Dengan Putusan Majelis Hakim

Sabtu, 14 September 2019 | 00.30
Demo Masyarakat Desa Nggele di Kantor PN Bobong Kelas II

TALIABU - Masyarakat Desa Nggele berunjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Jumat (13/09/2019).

Unjuk rasa warga desa nggela yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari adalah sebagai bentuk kekecewaan atas putusan majelis hakim PN Bobong mengenai sangketa tanah yang dinilai tidak sesuai fakta persidangan sebagaimana yang diungkap di persidangan.

Sekedar informasi putusan sengketa lahan pembagunan pasar di Desa Nggele di gelar pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 di ruang sidang PN Bobong. Pasalnya,  dalam putusan yang dibacakan hakim  menerima dan mengabulkan sebagain gugatan penggugat dengan memerintahkan tergugat I ( Pemerintah Desa Nggele) dan tergugat II (Pemkab Pulau Taliabu) untuk segera membayar ganti rugi dan menyerahkan obyek sengketa dimaksud kepada penggugat yang merupakan pemilik sah penggugat.

" Kami sangat kecewa terhadap putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan. Padahal tanah yang disengketakan sudah 34 tahun lamanya dimiliki, setelah di beli oleh masyarakat desa Nggele (ibu-ibu PKK), kemudian dengan gampangnya majelis hakim memutus perkara ini, lalu memerintahkan kepada pemerintah desa untuk dikembalikan,” tegas Muhamad Azhar, koordinator aksi masyarakat Desa Nggele.

Atas dasar itulah, warga desa nggele menilai putusan majelis hakim sangatlah tidak adil dan jauh dari fakta yang diungkapkan di persidangan. Oleh karena itu, putusan majelis hakim telah menyulut api dan emosi masyarakat nggele dalam membuka ruang konflik antar masyarakat, tukasnya.

Unjuk rasa masyarakat desa nggele berselang beberapa menit Humas PN Bobong Dedi Wijaya Susanto langsung menemui masa para pengunjuk rasa untuk melakukan hearing.

Dedi Wijaya  dihadapan masyarakat Desa Nggele, setelah mendengar tuntutan pengunjuk rasa. Dia menjelaskan bahwa putusan majelis hakim dalam memutus perkara perdata ini telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan.

Kendati demikian, ia menambahkan bahwa apabila masyarakat desa Nggele keberatan dalam putusan ini, maka silahkan melakukan upaya hukum di tingkatan atas yakni peradilan tingkat banding, dan peradilan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sebab proses hukum tidak berhenti sampai disini, terangnya.
Sambung Muhamad Azhar ada beberapa hal yang mendasari aksi kami pada hari ini. Yang pertama, putusan majelis hakim sangatlah tidak adil. Kedua, putusan majelis hakim tidak sesuai fakta persidangan. Ketiga, obyek sengketa yg d putuskan oleh hakim tidak sesuai tuntutan pihak penggugat.

Dimana obyek sengketa itu ada di dusun dermaga Nggele 1, sementara majelis hakim dalam memutus objek perkara yang disangketakan di dusun kembang. “ Ini artinya yang digugat lain, yang diputuskan juga lain,” cecarnya.

Terpisah, Kepala desa Nggele, Ajis Nurhasa turut hadir dalam aksi ini, mengatakan keberatan terhadap putusan pengadilan, karena sesuai hasil mediasi antara penggugat dan tergugat yang kami lakukan di desa selama 3 kali sebelum masalah ini dibawa ke pengadilan.

Bahkan, Kata Ajis bahwa keterangan saksi di persidangan dari pihak penggugat mengakui tanah yang disengketakan itu benar telah dijual dengan cengkeh 100 kilo, namun telah terbayarkan 65 kilo, dan sisanya 35 kilo yang belum terbayar. “ Tanah itu sudah menjadi hak milik ibu-ibu PKK, namun sayangnya putusan hakim tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tandasnya.

Berkaitan objek obyek sengketa yang digugat. Menurut Ajis,  lokasinya lain, malah putusan Hakim juga lain. “ Ini kan aneh. sehingga kami disini juga ingin menanyakan aturan mana yang di jadikan dalil oleh hakim dalam memutus perkara yang objek sengketanya lain, putusannya juga lain,” tutupnya. (Ar)

Bagikan:

Komentar