Tanda Tangani Petisi, DPRD Tidore Tolak RUU KUHP dan RUU KPK

Editor: Admin author photo

Foto: Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, saat menemuai pengunjuk rasa
TIDORE- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sikap ini dikemukan ketika mahasiswa menyeruduk gedung legislator, Kamis (26/9/2019).

Walau DPRD Tidore Kepulauan, saat ini belum memiliki pimpinan definitif, tapi melalui keterwakilan fraksi, 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan mendukung penuh aspirasi gerakan mahasiswa.

Penegasan itu, diungkapkan Ketua Fraksi PKB, Murad Polisiri, DPRD merupakan representasi dari keterwakilan rakyat, maka tuntutan mahasiswa adalah tuntutan wakil rakyat juga. Artinya, DPRD menolak revisi sejumlah undang-undang yang akan disahkan DPR.

“ Yang jelas kami menolak RUU KPK dan RUU KHUP sebagaimana tuntutan mahasiswa hari ini,” terang Murad Polisiri.

Selain Fraksi PKB, penolakan itu juga disampaikan fraksi PDI-Perjuangan melalui Abdurahman Arsad yang mengatakan, mewakili teman-teman fraksi dari PDI-Perjuangan, ikut mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, untuk diteruskan kepada pimpinan partai di pusat.

“ Kami terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat itu sendiri,” tutur Abdurahman.

Sementara fraksi lainnya, juga mengutarakan hal yang sama, yakni fraksi PAN, Fraksi NasDem, Partai Hanura, Partai Demokrat dan Perindo.

Tak hanya itu, 11 orang anggota DPRD kota Tidore Kepulauan, dari 25 anggota telah menandatangani petisi, apa yang menjadi tuntutan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Kota Tidore Kepulauan. (dar)

Share:
Komentar

Berita Terkini