Abubakar Nurdin Dipolisikan, Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Editor: Admin author photo
Foto: Muhammad Abubakar

TIDORE -  Postingan Abubakar Nurdin melalui media sosial (medsos) tentang surat terbuka kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan, berujung ke laporan polisi.  Dalam postingan itu, Nama Muhammad Abubakar, yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Tidore Kepulauan, diduga telah terlibat dalam politik praktis. Merasa nama baiknya dicemarkan, Muhammad Abubakar, langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Kota Tidore  Kepulauan, Rabu (30/10/2019).

Menurut Muhammad Abubakar, dirinya menyampaikan apresiasi atas semangat Abubakar Nurdin dalam mengawal proses demokrasi di Kota Tidore Kepulauan, hanya saja cara yang ditunjukan oleh Abubakar Nurdin sangat tidak tepat, karena tidak melalui pelaporan secara resmi ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhannya, melainkan dipostingan melalui facebook yang belum tentu apa yang dimaksudkan oleh abubakar itu terbukti benar atau tidak.

“Dari postingan Abubakar Nurdin ini, saya merasa terganggu karena yang dia tuduhkan ke saya tidak melalui jalur sebagaimana mestinya, sehingga dari postingan yang dia lakukan itu telah memunculkan stigma negative ke saya, sehingga membuat keluarga saya merasa dipermalukan, untuk itu agar masalahnya bisa diperjelas, hari ini saya ke Polres untuk mengadukan yang bersangkutan agar bisa didudukan proses hukumnya,” ungkap Muhamad Abubakar kepada awak media saat ditemui di Polres Tidore Kepulauan.

Muhammad Abubakar yang juga merupakan Ketua KNPI Kota Tidore Kepulauan itu, turut menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Abubakar Nurdin, pasalnya Abubakar yang juga merupakan Ketua Partai Perindo Kota Tikep seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menindaklanjuti persoalan politik praktis yang melibatkan ASN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Olehnya itu, Muhammad Abubakar mengaku langkah yang diambilnya ini merupakan sebuah pembelajaran bagi pihak-pihak tertentu agar lebih menghargai keberadaan lembaga Negara yang dibentuk untuk menyelesaikan setiap persoalan tanpa harus mengabaikan prosedur yang berlaku.

“Yang saya sesalkan kenapa dia tidak sampaikan secara langsung ke lembaga yang dibentuk oleh Negara seperti Bawaslu, tapi malah diposting melalui media sosial yang menimbulkan banyak penafsiran terkait komentar saya dengan orang lain kemudian dilingkari dengan garis warna merah, Lagi pula jika dia merasa saya terlibat dalam politik praktis kemudian tidak mau melaporkan secara resmi ke Bawaslu, maka seharusnya dia mempertanyakan maksud saya terlebih dahulu melalui percakapan saya distatus itu, sebelum dia memposting percakapan saya dengan orang lain yang sudah dia screnshoot kemudian diposting ke akun facebooknya dengan membuat narasi sendiri berdasarkan fersi dia, yang seakan-akan saya turut mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu, padahal maksud saya tidak demikian.” kesalnya.

Perbuatan Abubakar Nurdin ini, selain membuat Ketua KNPI Kota Tidore Kepulauan mendapat tekanan public berupa stigma negative, sehingga merasa nama baiknya tercemarkan, Dia (Muhamad) juga ditegur oleh pimpinannya yakni Walikota, dimana menurut dia Walikota menegaskan kepadanya bahwa sebagai ASN seharusnya bisa bersikap Netral, tidak boleh terlibat dalam politik praktis.  “Sebagai ASN dan juga merupakan ketua KNPI tentu saya menyadari benar akan hal itu, dan pimpinan kami baik Walikota, Wakil dan Sekda juga mendukung terkait dengan netralitas ASN,” tambahnya.

Lebih lanjut, Muhammad Abubakar mengaku bahwa dari postingan tersebut dirinya juga sudah mendatangi bawaslu dan memberikan keterangan. “Saya sudah ke bawaslu untuk menyampaikan maksud saya terkait dengan persoalan tersebut, selebihnya itu menjadi kewenangan Bawaslu, namun tujuan saya mengadukan Abubakar ini agar menjadi pembelajaran kepada kita semua dalam mengkafer informasi yang belum kita tahu kebenarannya, maka jangan dulu disebarkan ke media sosial, sebab saat ini juga ada aturan yang mengikat hal demikian yakni UU ITE,” tuturnya.(Aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini