Bawaslu Pultab Putuskan Tidak Akan Mengawasi Pilkada 2020

Editor: nusantaratimur.com author photo
Ketua Bawaslu Pultab bersama anggotanya menggelar conference pers penolakan pengawasan Pilkada. (foto/Ars)
TALIABU –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), menolak mengawasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 mendatang.

“ Sikap Bawaslu memutuskan tidak akan mengawasi Pilkada 2020, justru  anggaran pengawasan pemilu yang diusulkan tidak diakomodir oleh Pemkab Pulau Taliabu,” tegas Ketua Bawaslu Pulau Taliabu, Adidas Ia Tea, kepada wartawan melalui siaran persnya, Kamis (5/10).

Adidas menjelaskan, usulan penggunaan anggaran Pilkada 2020 senilai Rp. 10 miliar yang diajukan ke Pemkab Pulau Taliabu, awalnya disanggupi Rp. 9 miliar. 

Alhasil, pada saat rapat TAPD bersama Bawaslu, malah  TAPD kembali menawarkan, agar anggaran yang telah disepakati Rp. 9 miliar,  itu minta diturunkan. Walau begitu, Bawaslu hanya menyanggupi Rp. 8 Miliar. Itu pun beberapa item kegiatan telah dipangkas untuk tidak dilaksanakan, misalkan untuk kegiatan sosialisasi dan kegiatan yang sifatnya untuk pencegahan pelanggaran pemilu, paparnya.

Ironisnya, dari usulan Bawaslu sebesar Rp. 10 miliar, ditawar menjadi Rp. 9 miliar hingga disanggupi Rp. 8 miliar, namun rupanya Pemkab Pulau Taliabu langsung menetapkan anggaran pengawasan Pilkada diluar jalur kesepakatan. 

Alih-alih pada saat tahapan finishing Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),  Pemkab Pulau Taliabu hanya mengeksekusi dana pengawasan Bawaslu sebesar Rp. 4 miliar. 

Hal itu mendapat penolakan dari  Bawaslu Pulau Taliabu, lantaran anggaran tersebut tidak sebanding dengan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada Pilkada nanti.

“  Anggaran Rp. 4 miliar ini tidak mencukupi pelaksanaan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan kami dalam mengawasi Pilkada 2020. Oleh karenanya, kami tegaskan Bawaslu  tidak akan melakukan pengawasan pada Pilkada 2020,” pungkasnya.

Sambung Adidas, persoalan ini juga akan dilaporkan kepada Bawaslu Maluku Utara, untuk direkomendasikan ke Bawaslu RI dan Kementerian Dalam Negeri, katanya. (Ar)

Share:
Komentar

Berita Terkini