Diberhentikan Bupati, Kades Samuya Gugat ke PTUN Ambon

Editor: Admin author photo
Foto: Mustakim La Dee (Tim Kuasa Hukum Kades Samuya)

TALIABU- Keberatan atas pemberhentian Kepala Desa (Kades) Samuya oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus. Tim kuasa hukum Kades Samuya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

Bukan tanpa alasan, Hal itu disampaikan Tim Hukum Kades Samuya, Mustakim La Dee, menyatakan selaku kuasa hukum telah mendaftarkan gugatan di kepaniteraan PTUN Ambon pada tanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana terdaftar dengan Nomor Register Perkara Nomor :40/G/2019/PTUN.ABN tertanggal 22 Oktober 2019.

Alih-alih pemberhentian Kades Samuya, Menurut Mustakim, adalah bentuk tindakan kesewenang-wenangan, tanpa melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Lanjutnya, pemberhentian Kades Samuya oleh Bupati terhadap terbitnya Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Samuya, tanpa melalui tata cara mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 Ayat ( 1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta beberapa peraturan perundang undangan lain nya, jelas Mustakim La dee kepada wartawan media melalui via whatspAs. Kamis (23/10).

Sekedar di ketahui, pemberhentian Kades Samuya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 01 Juli 2019.

Walau begitu,  Mustakim mengungkapkan, sebelum ke PTUN Ambon, Kepala Desa Samuya telah mengajukan surat keberatan kepada Bupati Pulau Taliabu pada tanggal 20 September 2019. Maksud dan tujuan surat keberatan tersebut agar supaya Bupati Pulau Taliabu dapat mencabut surat keputusannya. Akan tetapi, semenjak di terima Surat Keberatan Kepala Desa Samuya pada tanggal 1 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 Bupati Pulau Taliabu tidak merespon. Bahkan mengabaikan upaya itikad baik Kepala Desa Samuya.

“ Atas dasar itulah, ditempuhnya upaya hukum melalui PTUN di Ambon oleh klien kami (Kades Samuya) agar mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan,  atas tindakan penguasa yang sewenang-wenang, tanpa mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan suatu keputusan,” terang Mustakim.

Mustakim menambahkan, sebagai warga negara yang taat hukum, dan melalui instrumen negara, akan menantikan sebuah keadilan di negeri ini khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu. “ Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh (Fiat justitia ruat caelum)” tutupnya.(Ari)

Share:
Komentar

Berita Terkini