HCW : Polda Malut Harus Mengusut Kasus Dugaan 'Uang Saku' Perjalanan Dinas di Halsel

Editor: Admin author photo
Foto: Rajak Idrus (Direktur HCW Malut)

TERNATE – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Halmahera Corupption watch (HCW), Maluku Utara (Malut), mendesak Polda Malut Fokus mengusut kasus dugaan ‘uang saku’ perjalanan dinas Bupati Halsel, Bahrain Kasuba dan Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim.

Hal itu Ditegaskan Direktur HCW Malut, Rajak Idrus, bahwa HCW sampai saat ini masih tetap mengawasi dan mengontrol kasus perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati di bumi saruma itu, agar secepatnya dilakukan penyelidikan.

“ Kasus dugaan perjalanan dinas tersebut, tidak bisa dibiarkan berlama-lama di meja penyidik, maka dari itu harus kita sama-sama mendorong dan mendukung penyidik Polda Malut bekerja sesuai SOP Mereka.” Ungkap Rajak Idrus, kepada nusantaratimur.com melalui siaran persnya. Minggu (18/10/2019).

Menurutnya, hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut. Justru, dapat di jadikan sebagai pintu masuk untuk mendeteksi aliran dana tersebut lari ke mana, karena bagi HCW anggaran itu terlalu besar.

“ Jadi mestinya penyidik Polda Malut harus lebih ekstra aktif, untuk membuktikan semua itu. Bahkan saya berharap Polda Malut harus bentuk tim strategis, guna menelusuri aliran dana perjalanan dinas miliar rupiah itu,” terangnya.

Kata Rajak, kasus ini sudah ditangani Polda Malut, informasinya dalam waktu dekat penyidik Ditreskrimsus Polda Malut, akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa berkaitan kasus ini.

“ Makanya HCW tetap mengawal, jujur memang kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” Sambungnya, HCW juga akan mengirim surat audens secara resmi ke bapak Kapolda Maluku Utara, guna mendiskusikan sejumlah kasus di Halmahera Selatan, terutama kasus perjalanan dinas. Tak hanya itu,  HCW juga menyiapkan berbagai laporan kasus yang lain untuk diserahkan langsung ke Polda Malut. 

Rajak Idrus, menyebutkan penyelidikan kasus anggaran perjalanan dinas dalam daerah di Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2018. Diduga tidak sesuai peruntukkannya.

Karenanya, Kata Rajak,  bersandar pada hasil audit LHP BPK Perwakilan Malut, yang dikantongi HCW tertulis secara jelas, bahwa di tahun 2018  Pemda Halsel,  telah menganggarkan perjalanan dinas dalam daerah senilai Rp.10.903.603.171,- namun realisasi senilai Rp.7.093.900.000.

Dari hasil audit BPK RI Perwakilan Malut, menemukan adanya uang saku Bupati dan Wakil Bupati Halsel senilai Rp.3.577.000.000 yang tak sesuai LHP BPK Nomor 18.C/LHP/XIX.TER/5/2019. “ Hal itu tercatat di LHP BPK. Nah, bagi HCW ini yang harus di bongkar oleh penyidik Polda Malut,” kata Rajak.

Walau begitu, dirinya juga heran di tahun 2018, Pemda Halsel, mengekspos telah mendapatkan predikat Opini WTP.  “ tapi kok kenapa ada temuan di tahun yang sama. Nah, pertanyaannya kok bisa ya Pemda Halsel raih opini WTP.  Ini kan tidak masuk di akal,” pungkasnya.(tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini