HIPMI Minta Gubernur Klarifikasi 32 IUP Bermasalah

Editor: Admin author photo
Foto: Logo HIPMI

TERNATE – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, segera mengklarifikasi 32 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga bermasalah.

“ Dugaan IUP bermasalah, mulai 27 bertambah menjadi 32 IUP, tapi Gubernur Malut tidak pernah mengklarifikasi, jikalau tidak bermasalah mestinya diklarifikasi, sehingga tidak menimbulkan presepsi buruk terhadap kepemimpinan gubernur saat ini, kalau pun ada masalah segera diperbaiki,” ungkap Sekretaris Umum HIPMI Malut, Muis Djamin, kepada wartawan di Ternate, Senin (28/10/2019).

Muis Djamin berpendapat, dugaan IUP bermasalah, sering digoreng, dibesar-besarkan, seakan-akan ini kejadian luar biasa, tapi herannya Pemerintah Provinsi tidak pernah menanggapi tuduhan-tuduhan itu. Akibatnya, dunia usaha merasa tidak nyaman, bagaimana mungkin iklim investasi dapat berjalan normal. Jika IUP bermasalah selalu dijadikan bom waktu untuk menghantam Pemerintah Provinsi.

“ Iya, kami berharap Pemerintah Daerah segera memberikan penjelasan 32 IUP yang diduga bermasalah itu, supaya publik wajib mengetahui bahwa memang tidak ada masalah,” tandasnya.

Tak hanya itu, Pemerintah daerah segera menertibkan perusahan tambang yang berinvestasi di daerah ini, agar membuka kantor di Provinsi Maluku Utara. Karenanya sebagian kecil perusahan tambang memiliki kantor di Maluku Utara, namun sebagian besar kantor mereka berada provinsi lain.

Padahal, kehadiran kantor perusahan tambang di Maluku Utara memberikan dampak positif terhadap akses lapangan kerja yang bisa dinikmati putra-putri di daerah ini. Sementara angka pengangguran terbuka di Maluku Utara cukup besar jumlah.

“ Tentu masalah lapangan pekerjaan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, apalagi saat ini Maluku Utara lagi-lagi gencar-gencar mendorong investasi pertambangan, mestinya putra-putri daerah ini sudah mendapat akses lapangan kerja,” tegasnya. (tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini