KPK Interogasi Sekda Malut Soal IUP Bermasalah

Editor: Admin author photo


Foto: Plt Sekda Malut Bambang Hermawan
SOFIFI – Diduga Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah, Tim Koordinator  Supervisi dan Pencegahan (Korsuvgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Gubernur Maluku Utara (Malut) di jalan trans halmahera, Sofifi kawasan Gosale Puncak, Rabu (30/10/2019).

Amatan nusantaratimur.com kedatangan 4 orang Tim Korsuvgah KPK di ruangan kerja pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Bambang Hermawan dalam rangka menginterogasi adanya dugaan IUP bermasalah
.
Pertemuan tim Korsuvgah KPK dan Plt Sekda Bambang Hermawan kurang lebih selama 2 jam dimulai pukul 14:15 hingga 13:15 waktu setempat.

Usai melakukan pertemuan, Sekretaris Daerah, Bambang Hermawan, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan kedatangan tim Korsuvgah KPK diruangan kerjanya. Untuk meminta klarifikasi atau keterangan berkaitan dengan IUP di salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

“ Kedatangan Tim Korsuvgah KPK, karena adanya laporan dari masyarakat tentang ijin yang belum memiliki Amdal, tetapi sudah produksi. Namun setelah kita kroscek ijinnya lengkap, jadi tidak ada masalah,” ungkap Bambang Hermawan kepada wartawan di Kantor Gubernur, Rabu (30/10/2019).

Bambang Hermawan, ketika ditanya perusahan mana menjadi bidikan lembaga anti rasuah itu. Tapi dirinya masih merahasiakan “ Saya belum bisa menyampaikan, karena itu masih tertutup,” tandasnya.

Walau begitu, pihaknya hanya menyebutkan bahwa perusahan nikel saat ini sedang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) . “ Jadi saya hanya mengklarifikasi soal dugaan itu ke tim Korsuvgah KPK,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Bambang Hermawan, mengaku telah menjelaskan bahwa perusahan tersebut memiliki ijin. “ Tadi saya sudah jelaskan, apakah ada RKABnya, Itu sudah, bagaimana jumlah produksinya, nanti dilihat di dokumen, bagaimana ijin amdalnya semua jelas,” singkatnya. (tim)



Share:
Komentar

Berita Terkini