Pemprov Malut ‘Gantung’ Perda Penanggulangan HIV/AIDS

Editor: nusantaratimur.com author photo
Kantor Gubernur Maluku Utara

TERNATE – Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan HIV/AIDS yang sudah disahkan Anggota DPRD Masa Jabatan 2014-2019. Hingga saat ini, Pemprov Maluku Utara, belum memberikan penomoran, untuk diundangkan ke lembaran daerah.

Padahal, di sisi lain, penyakit HIV/AIDS di Maluku Utara cenderung meningkat. Bahkan data pengidap HIV/AIDS saat ini tercatat sudah mencapai 1.349 kasus yang tersebar di 10 Kab/Kota di Maluku Utara, dalam kurung waktu 10 tahun terakhir.

Ketua LSM Rorano Malut, Asgar Saleh, menyebutkan penanganan HIV/AIDS dibutuhkan regulasi untuk melakukan aksi bersama, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Idealnya, perda produk yang mengatur ketentuan umum berkaitan dengan hal-hal teknis, biasanya diatur dengan peraturan gubernur.

“ Baginya kalau ini diberikan nomor, gubernur juga secara moril bertanggungjawab membuat peraturan gubernur tentang implementasi, bagaimana pecegahan terhadap penggunaan narkoba jarum suntik, pecegahan kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan lain sebagainya,” terang Asgar.

Asgar menambahkan, obat saat ini gratis, mungkin tahun depan kita tidak lagi dibiayai organisasi nirlaba dari luar, karena selama ini penanganan HIV/AIDS di Ternate maupun Tobelo dan daerah daerah di Maluku Utara telah dibiayai oleh The Global Fund, salah satu lembaga donor internasional yang bergerak di kesehatan salah satunya penanggulangan HIV/AIDS.

“ Jadi selama ini teman-teman di Kab/Kota, baik di rumah sakit dan Puskesmas, maupun Dinas Kesehatan dibiayai The Global Fund, Kalau The Global Fund berhenti membiayai. Itu artinya, sangat berdampak serius terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Maluku Utara,” pungkasnya.

Sambung Asgar, penanggulangan HIV/AIDS, mestinya ada instrument regulasi ditingkat lokal, ini sudah antisipasi pada tahun 2016 lalu.  “ Kami bertemu dengan pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara, agar DPRD mengunakan hak inisiatifnya untuk menyusun perda HID/AIDS. Nah, pada tahun 2018 sebelum pileg, DPRD Malut sudah mengesahkan raperda HIV/AIDS. Ironisnya, Perda tersebut sampai sekarang belum diberikan nomor untuk diundangkan di lembaran daerah oleh gubernur.

Kata Asgar, jika perda sudah diberikan nomor, ada beberapa pasal untuk ditertibkannya peraturan gubernur, sehingga dinas kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan LSM, ketika bergerak diback up aturan dari sisi kebijakan.

“ Kami meminta gubernur serius soal penanggulangan HIV/AIDS di Maluku Utara, terlebih segera mengundangkan Perda ke lembaran daerah, ” desaknya.

Karenanya, penanggulangan HIV/AIDS, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk membiayai, karena ordernya soal kesehatan masyarakat. “ Seharusnya Pemda memberikan alokasi anggaran, untuk kampanye, sosialisasi, dan pemdampingan. Yang paling besar adalah pendampingan terhadap Orang Dengan AIDS (ODA) yang sudah terpapar,” tegasnya.

Sementara itu, rumah untuk pemberdayaan ODA, Khusus Indonesia Timur, ada dua yakni  Sulawesi dan Kota Ternate, untuk Kota Ternate ODA paling banyak adalah, dari Manado, Ambon dan Papua. Sementara Maluku Utara tidak masuk ke rumah ODA, karena memang mereka tidak tahu sama sekali,” terangnya.

Dari 1349 kasus yang terpapar (terinfeksi), rata-rata lebih besar konsentrasinya di ODA. “ Jadi orang sudah terinfeksi AIDS, ketika diantar ke rumah sakit, baru di ketahui saat melakukan pemeriksaan bahwa terinfeksi AIDS,”  terangnya.

Berbeda dengan sebut saja orang sehat, namun sudah terinfeksi, ini sangat berpotensi menular ke orang lain. Logikanya, orang terinfeksi HIV/AIDS ketika diketahui angkanya lebih besar, lebih bagus, tapi orang sehat ditubuhnya ada virus HIV. Ada dua intervensi emergensi, pertama diajak untuk berobat, kedua memastikan tidak menularkan ke orang lain.

Kenapa demikian, orang sehat kita tidak tahu, apakah ada HIV ada dalam tubuhnya, kita dapat mendeteksi, ini sangat berbahaya, jangan sampai ditularkan melalui Seks Bebas, Jarum suntik, transfusi darah. Karena mereka bebas berinteraksi dengan siapa pun.

“ Kalau ODA aktifitasnya sosialnya berkurang, mudah di control. berbeda dengan orang sehat, namun sudah terpapar, tapi aktifitas sosialnya intens,” tutupnya. (ric)      

Share:
Komentar

Berita Terkini