Pengurus DPW APPI Malut Dilantik

Editor: Admin author photo
Foto: Staf Ahli Darwis Pua bersama stakeholders dan pengurus DPW APPI Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024

TERNATE -  Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Darwis Pua, mewakili Gubernur Maluku Utara, membuka secara resmi acara pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPW APPI) Provinsi Maluku Utara Periode 2019–2024.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Ex Kantor Walikota Ternate tersebut sekaligus diadakan Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jumat (25/10)

Kegiatan Pelantikan pengurus DPW APPI Provinsi Maluku Utara dan Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 juga dihadiri Unsur Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Ketua DPW Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia Maluku Utara,  dan para Pimpinan OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Maluku Utara melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Drs. Darwis Pua mengatakan “kita ketahui bersama bahwa, masalah pengadaan barang dan jasa merupakan sesuatu yang strategis karena merupakan jantungnya pembangunan di Indonesia”. Lanjutnya, setiap tahun anggaran belanja Negara yang dikucurkan kedaearh cukup besar, dari jumlah tersebut masih banyak yang tidak terserap karena pengambilan kebijakan takut terkena perkara hokum. Tata cara pengadaan barang dan jasa tampaknya menjadi salahsatu momok menakutkan, takut terkena UU Tipikor dan pidana lainnya apabila menggunakan anggaran untuk pengadaan,ungkap gubernur.

Gubernur mengingatkan, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa adalah kurangnya sumber daya dan minimnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku sehingga pengelola pengadaan barang/jasa sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Untuk itu diperlukan tenaga pendamping atau tim teknis yang memang dapat mengurangi resiko hukum.

itu sebabnya, gubernur mengarisbawahi, betapa pentingnya peran pendamping bagi pengadaan barang/jasa, maka dengan telah hadirnya Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia di Maluku Utara ini diharapkan ikut mendorong terciptanya satu system pengadaan, baik di Lembaga pemerintah maupun swasta, sehingga pihak-pihak terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menerapkan tata kelolapengadaan yang bersih, akuntabel, kredibel, dan berintegritas.

Diakhir sambutannya Gubernur meminta agar setelah pelantikan ini jajaran pengurus APPI dapat dengan segera menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP dan penyedia barang jasa serta stakeholder.

Gubernur yakin saat ini masih banyak stakeholder yang belum paham terkait aturan dan mekanisme dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga itu perlu membangun komunikasi dan koordinasi secara intens.   

Sesuai Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) Periode 2016-2021 Nomor 100/A/Sek/DPN-APPI/10/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 tentang, pengesahan pengurus dewan pimpinan wilayah DPW APPI Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024. Memutuskan saudara Risal Siregar, SH.,M.H.,CPL dan Saudara Mohtar Hi. Ali.,S.H. sebagai Ketua dan Sekretaris DPW APPI Provinsi Maluku Utara. (tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini