Rekomendasi PAN Ke Usman Sidik, Final dan Mengikat

Editor: Admin author photo


Foto: Sekretaris DPW PAN Malut Jamrud Wahab menyerahkan rekomendasi Balon Bupati H. Usman Sidik kepada Ketua Bapilu DPD PAN Halsel, Mochtar Sumaila  didampingi Ketua Tim Pilkada Halsel Ikdam Hasim
TERNATE –  Rekomendasi Bakal Calon Bupati, H. Usman Sidik, yang dikeluarkan DPP PAN final dan mengikat. Meskipun ada aksi penolakan dari DPD PAN Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), atas rekomendasi itu, tetapi keputusan DPP wajib  ditindaklanjuti bagi setiap jajaran maupun kaders partai amanat nasional di semua tingkatan.

Hal itu dikemukan Sekretaris DPW PAN Malut, Jamrud Wahab, bahwa keputusan DPP mengeluarkan rekomendasi kepada H. Usman Sidik bersifat final dan mengikat. “ Hukumnya wajib bagi kaders, baik tingkatan provinsi, kabupaten, kecamatan maupun kelurahan/desa, untuk tindaklanjuti, patut dan mengamankan keputusan DPP.

“ Apabila keputusan DPP tidak diindahkan di semua tingkatan sebagaimana disebutkan, maka akan dikenakan sanksi, berupa sanksi pemecatan, kalau anggota DPRD, sanksinya pergantian antar waktu (PAW). Dan itu diatur dalam pedoman partai maupun AD/ART partai,” tegas Jamrud Wahab dalam konferensi pers yang di gelar di Kantor DPW PAN Malut di Ternate, Jumat (11/10).

Lanjutnya, ketegasan sanksi yang dimaksud secara organisatoris di semua tingkatan, Ketua DPW nya, Ketua DPD nya, baik Sekretaris, Bendahara dan jajaran. Kalau ada kaders yang mengabaikan keputusan itu, maka diberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Sekretaris DPW Malut, Jamrud Wahab,  mengklarifikasi pernyataan Ketua DPD PAN Halsel yang menolak rekomendasi DPP kepada bakal calon bupati H. Usman Sidik secara institusi. Menurutnya, itu statemen pribadinya saudara Nahrawi Rabul, kalau keputusan secara organisatoris berarti diputuskan dalam mekanisme rapat, tapi penolakan itu secara personaliti.

“ Itu yang harus saya tegaskan, bagi kami keputusan yang diambil Ketua DPD PAN Halsel, adalah keputusan sepihak, dan itu keputusan person, saya berkoordinasi dengan pengurus DPD PAN Halsel, bahwa tidak pernah dilakukan proses pengambilan keputusan, kalau membawa institusi harus diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan,” tandasnya.

Olehnya itu,  DPW PAN Malut,  sekali lagi menegaskan bahwa pernyataan saudara nahrawi rabul,  adalah pernyataan sepihak, dan pernyataan pribadi, bukan secara institusi DPD PAN Halsel.

Selain itu, untuk meluruskan opini yang berkembang sebagaimana diberitakan, bahwa DPW PAN Malut penolakan rekomendasi DPP. Menurut Jamrud Wahab, pertanyaannya DPW yang mana, menolak rekomendasi DPP, kalau saudara Madjid Husen, berarti personaliti, karena sampai detik ini DPW secara organisatoris tidak pernah menolak, karena setiap keputusan apa pun di Partai Amanat Nasional melalui mekanisme rapat. Bahkan sampai detik ini tidak ada keputusan DPW PAN Malut menolak rekomendasi itu. “ Yang ada DPW PAN Malut menerima dan menindaklanjuti keputusan DPP Partai Amanat Nasional.” Tegasnya.


Tak hanya itu,  Ketua Bapilu DPD PAN Halsel, Mochtar Sumaila, membenarkan bahwa pasca rekomendasi DPP keluar, kita tidak pernah diajak berkomunikasi untuk menggelar rapat harian membahas tentang penolakan rekomendasi DPP oleh saudara Ketua DPD PAN Halsel.

“ Saya dihubungi saudara Nahrawi Rabul tidak perlu ikut-ikutan menyikapi rekomendasi yang dikeluarkan DPP, sebab keputusan apapun yang diambil harus melalui mekanisme rapat sebagaimana diatur AD/ART maupun pedoman partai,” tegasnya. 

Olehnya itu,  keputusan DPP  wajib diamankan, karena sebagai kaders partai yang taat asas, tunduk kepada keputusan partai, dengan resiko apa pun.

“ Saya siapa mengamankan keputusan itu, meskipun rekomendasi yang keluarkan oleh DPP kepada siapa pun, sebagai kaders partai dan anggota DPRD terpilih siap mengamankan, karena  rekomendasinya keluar kepada Bakal Calon Bupati H. Usman Sidik, maka kita harus tunduk, patut dan mengamankan keputusan DPP,” kata Mocthar Sumaila.

Klarifikasi juga disampaikan Ketua Tim Penjaringan DPD PAN Halsel, Idham Hasim,  mengatakan mengenai foto-foto pemberitaan media, itu bukan foto rapat penolakan rekomendasi oleh DPD PAN Halsel.

Akan tetapi, foto itu adalah rapat penjaringan di tanggal 18 Agustus kemarin,  dan foto lainnya rapat pleno penetapan bakal calon pada tanggal 16 September lalu. “ Jadi tidak ada rapat untuk memutuskan, menolak rekomendasi DPP,” ungkapnya.

Lanjut Idham,   kehadiran dirinya bersama Ketua Bapilu DPD PAN Halsel, mengikuti penyerahan rekomendasi bakal calon di DPW PAN Malut, untuk mengamankan keputusan DPP. Olehnya itu, kita sebagai kaders partai dan seluruh organ partai wajib mengamankan, suka atau tidak suka, kita siap mengamakan keputusan DPP kepada siapa saja, maka kita harus tunduk apa yang sudah menjadi keputusan DPP.

“ Kalau kita bicara pilihan politik, tentu semua pasti berbeda, tetapi kita sebagai kaders partai, apapun yang menjadi keputusan DPP kita harus patut menjalankan keputusan itu,” tutupnya. (tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini