27 November 2019, Bawaslu Tidore Buka Pendaftaran Panwascam, Ini Persyaratannya

Editor: Admin author photo
Foto: Ketua Bawaslu Tidore Bahrudin Tosofu

TIDORE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan membuka pendaftaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk menjadi pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 27 November s/d Tanggal 3 Desember 2019.

Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Bahrudin Tosofu menyatakan pendaftaran Panwascam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

"Masyarakat diharapkan berperan aktif untuk mensukseskan perekrutan Panascam ini dengan ikut mendaftarkan diri sepanjang memenuhi persyaratannya," tutur Bahrudin kepada nusantaratimur.com diruang kerjanya. Rabu (13/11/2019)

Lanjutnya, persyaratan menjadi anggota Panwascam tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya lima tahun pada saat mendaftar.

"Pedoman pelaksanaan pembentukan panwascam sudah diterbitkan di Website Bawaslu Kota Tikep,” tutup Bahrudin.

Adapun persyaratan pendaftaran Panwaslu Kecamatan Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut.
  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  4. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih.
  5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
  6. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.
  7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
  8. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.
  9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
  10. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  11. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  12. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pada saat mendaftar.
  13. Bersedia bekerja penuh waktu.
  14. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
  15. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
  16. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
  17. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
  18. 18) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Adapun kelengkapan persyaratan lainnya yakni sebagai berikut.
  1.  Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
  2.  Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar latar belakang merah.
  3. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  4. Daftar Riwayat Hidup.
  5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas.
  6. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan.
  7. Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  8. Surat pernyataan.
  9. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945.
  10. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih.
  11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  12. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
  13. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  14. Tersedia bekerja penuh waktu.
  15. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar.
  16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
  17. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
  18. Bebas dari peyalahgunaan narkotika.
  19. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.


Reporter : Aidar Salasa
Editor     : Rahman Mustafa
Share:
Komentar

Berita Terkini