Alokasi Belanja Negara Untuk Maluku Utara Turun Rp 138,24 M

Editor: Admin author photo
Foto : Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dan Plt Kanwil DJPb Malut Sudarmanto pada acara penyerahan DIPA TA 2020

TERNATE – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara Sudarmanto mengatakan untuk mendukung kualitas SDM dan beberapa kegiatan strategis, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk 87 K/L sebesar Rp909,6 triliun dan DTKDD sebesar Rp856,9 triliun untuk 34 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota, 74.954 Desa, dan 8.221 Kelurahan.

"Sebagai pewujudan dari strategi APBN tahun anggaran 2020, khususnya di Malut tentu saja memerlukan dukungan dari seluruh  pemangku kepentingan, yang menjadi penanggungjawab program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2020, untuk pencapaian target pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan," ungkap Sudarmanto dalam laporan pada penyerahan 338 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020, Kamis (21/11/2019) di Grand Dafam Ternate.

Sudarmanto juga menuturkan bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di tahun 2020, pemerintah akan mengarahkan pada 5 program prioritas kerja: Pembangunan SDM, Pembangunan infrastuktur, Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, Transformasi ekonomi, serta Penyederhanaan birokrasi.

"Program-program peningkatan SDM dan perlindungan sosial kepada masyarakat juga terus diperkuat dan dipertajam, antara lain melalui BOS,  KIP-Kuliah, JKN, kartu sembako, subsidi, PKH, dan kartu pra kerja. Pemerataan pembangunan ke Daerah juga ditingkatkan, antara lain melalui DAK, DID, dana insfrastruktur, dan Dana Desa," jelasnya.

Lanjutnya, pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan Belanja Negara di Maluku Utara sebesar Rp15,4 triliun, turun sebesar Rp138,24 miliar atau (0,9%) dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp15,5 triliun.

Berikut rincian Belanja Negara yang akan disalurkan melalui 2 KPPN di wilayah Maluku Utara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat yang dikelola 338 Satker K/L sebesar Rp4,64 triliun, lebih rendah sekitar Rp95,6 miliyar (2%) dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp4,73 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp10,75  triliun, turun sekitar Rp 42 miliar atau (0,39%) dibandingkan dengan tahun berjalan sebesar Rp10,79 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, aklselerasi dan daya saing, serta mendorong belanja produktif. 

Sementara alokasi dana transfer di Maluku Utara yang mengalami penurunan pada tahun 2020 ini, adalah
  1. Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp324,0 milyar turun sebesar Rp158,7 milyar.
  2. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)  fisik sebesar Rp1,6 trilyun turun sebesar Rp151,7 milyar.
  3. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)  non fisik sebesar Rp933,0 mliyar turun sebesar Rp5,6 milyar.
Sementara alokasi dana transfer di Malut yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 ini, yaitu: 
  1. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 6,7  triliun naik sebesar Rp142,7 milyar.
  2. Alokasi Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp240,1 milyar naik sebesar Rp100,4 milyar.
  3. Alokasi Dana Desa sebesar Rp921,9 milyar naik sebesar Rp30,3 milyar.
Sudarmanto juga menyampaikan bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2019, melalui 2 KPPN di Malut telah melayani penyerapan anggaran belanja sebanyak 365 Satker K/L yang nilainya mencapai Rp3,25 triliun atau 62,5 persen dari alokasi belanja K/L sebesar Rp5,21 triliun.

Data terakhir per 15 November 2019, anggaran belanja K/L di Malut telah terserap sebesar Rp 3,91 triliun atau 75 persen dari alokasi sebesar Rp 5,23 triliun.

“ Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2019 penyerapan anggaran belanja K/L mencapai 90,91 persen. Sementara itu untuk DAK Fisik dan Dana Desa di Malut tahun anggaran 2019 per 19 November 2019 telah terserap sebesar Rp1,77 triliun atau sebesar 66,09 persen dari pagu sebesar Rp2,68 triliun,” tuturnya. (tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini