Bawaslu dan Jaringan Demokrasi Indonesia Gelar Diskusi ‘Menakar Kualitas Penyelenggaraan Pemilu’

Editor: Admin author photo
Foto : Kegiatan FGD yang diselenggarakan Bawaslu dan Jaringan Demokrasi Indonesia Maluku Utara

TERNATE - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Provinsi Maluku Utara  menggelar Fokus Group Discussion (FGD) bertajuk “ Menakar Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 di Maluku Utara ” bertempat di Cafe Sabua Rakyat dibilangan kawasan Kalumata, Kota Ternate Selatan, Sabtu malam (16/11).

Kegiatan tersebut di buka Ketua Devisi Hukum Data Informasi dan Kehumasan Bawaslu Malut DR. Fahrul Abdu Muin yang dihadiri Badan Kesbangpol Kota Ternate, DPW PAN, DPW Partai Bulan Bintang, DPD I Partai Golkar, DPD Partai Hanura, DPW PKB, DPW Partai Perindo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, PMII Cabang Ternate, HMI Cabang Ternate, PW Muslimat NU, PW Aisyiyah, LSM Sabua Rakyat dan LML Malut.

Anggota Bawaslu  Fahrul Abdul Muin ketika dikonfirmasi mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan secara konkrit kerjasama antara Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Jaringan Demokrasi Indonesia.

" Ini dalam rangka mereka melakukan riset atau penelitian sekaligus melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019," ungkap Fahrul.

Dia menambahkan kerja sama Bawaslu dan Jaringan Demokrasi Indonesia, untuk saling memberikan masukan yang konstruksif yang membangun, menjamin kualitas pengawasan yang di lakukan oleh bawaslu tehadap pemilihan kepala daerah benar-benar di lakukan secara baik, sehingga hasilnya juga berkualitas, tandasnya.

Lanjut Fahrul, Proses demokratisasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Nah, yang disoroti dalam diskusi ini mengenai tahapan penghitungan dan pemungutan suara, sebab dari seluruh tahapan yang ada, inti pelaksanaan Pilkada itu, adalah pada tahapan penghitungan dan pemungutan suara.

“ Tahapan pelaksanaan pemilu nanti akan diawasi secara komprehensif oleh Bawaslu, kalau pengawasannya maksimal, ketat dan berkualitas, maka akan meminimalisir yang namanya manipulasi kecurangan dan lain sebagainya,” tuturnya.

Karenanya, Kata Fahrul Abdul Muin, fungsi bawaslu adalah memastikan tahapan penghitungan dan pemungutan suara berjalan secara transparan, terbuka sesuai dengan mekanisme prosedural, karena di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga ada pengawas TPS yang kita tempatkan.

Sambung Fahrul, sehingga hasil dari pilkada itu melahirkan pemimpin daerah yang benar-benar di pilih berdasarkan hati nurani rakyat, berdasarkan suara murni dari rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk memberikan hak suara nya pada tahun 2020 nanti.

"Harapan kedepannya, proses pilkada ini harus berjalan secara jujur, adil, transparan, sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang, bahwa asas pemilu itu langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Kalau asas itu di pegang oleh semua pihak, bukan hanya penyelenggara yang memegang asas ini, tapi rakyat juga memegang asas ini, maka kita semua sadar bahwa melakukan manipulasi, melakukan kecurangan adalah perbuatan yang buruk, dan tidak benar," cecarnya.        

Pada kesempatan itu, Fahrul Abdul Muin, mengajak kepada masyarakat agar bisa bermitra dengan Bawaslu, dapat bersama-sama dengan Bawaslu, jika kalau ada dugaan pelanggaran, maka membuka pintu yang seluas-luasnya, untuk menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat akan memproses secepatnya,tutupnya (Adi/ric)
Share:
Komentar

Berita Terkini