BPD Desak Inspektorat Taliabu Audit Anggaran Desa Bapenu

Editor: Admin author photo

Foto: Hallobogor.com
TALIABU - Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), meminta agar Inspektorat Pulau Taliabu turun ke desa Bapenu untuk melakukan pemeriksaan secara langsung.

Desakan BPD Bapenu disebabkan karena sudah merasa geram dengan kinerja Pemerintah Desa yang dianggap gagal. Hal dikemukan Ketua BPD Bapenu, La Joni, meminta agar Inspektorat Pulau Taliabu turun ke Desa Bapenu melakukan pemeriksaan pengelolaan anggaran desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa Zunaidi.

"Pekerjaan pembangunan jalan setapak anggaran tahap 2 (dua) tahun 2018, baru dikerjakan menjelang 21 hari ternyata jalan setapak tersebut langsung rusak, dan dari hasil pengukuran kami bersama pendamping desa tercatat 158 meter jalan setapak yang dibangun baru menjelang 21 hari dikerjakan ternyata sudah rusak, hal ini karena kesalahan teknis, materialnya berupa semen atau kerikil yang kurang sehingga jalan itu menjadi rusak" terang La Joni kepada awak media, Selasa, (5/11).

Lanjutnya persoalan ini sudah disampaikan ke Pak Kades berulang kali, agar segera memperbaiki jalan itu. Namun jawab kepala desa nanti diperbaiki, bahkan pendamping desa pun telah menyampaikan hal sama kepada kades melalui rapat-rapat formal, namun pak kades tidak mengubris permasalah tersebut dan bertingkah seperti orang tidak ada salah dan lepas tanggung jawab, terangnya.

Tak hanya itu, La Joni juga membeberkan sikap Kades yang tidak komitmen dengan perencanaan yang sudah disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes).

"Pembuatan saluran air, mengancam keselamatan masyarakat karena ujung dari saluran itu tak sampai ke sungai akan tetapi sampai ke rumah warga. Sehingga masyarakat sudah mengeluh ke saya, padahal waktu diukur itu beda tempat, namun pada saat pelaksanaan itu mereka tidak mengikuti perencanaan awal, bahkan saluran itu dikerjakan oleh aparat desa"sesalnya.

Lebih parah lagi, salinan dokumen APBDes  yang mestinya dipegang oleh BPD untuk kepentingan pengawasan terhadap kinerja Pemdes tidak diberikan kepala desa.  “ Kades yang baru ini kan masa jabatannya baru satu tahun lebih, kalau Kades yang lama itu setiap kami minta laporan realisasi anggaran dari tahap ke tahap selalu berikan. Tapi kades yang baru ini setiap tahapan pencairan anggaran, kami minta tapi dia tidak pernah berikan,” tukasnya.

Mengenai persoalan yang ada di Desa Bapenu, ia berharap agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Pulau Taliabu segera turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Pemdes. “ Saya selaku Ketua BPD tidak segan-segan langsung mengambil tindakan ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang ada di desa, tapi kalau saya juga sudah cukup capek berkali-kali ingatkan terus-menerus, otomatis saya berharap instansi terkait di Pemda agar turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada,” pinta La Joni. (Ari)
Share:
Komentar

Berita Terkini