 |
| Foto: Hallobogor.com |
TALIABU
-
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan,
Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), meminta agar Inspektorat Pulau Taliabu turun
ke desa Bapenu untuk melakukan pemeriksaan secara langsung.
Desakan BPD Bapenu disebabkan
karena sudah merasa geram dengan kinerja Pemerintah Desa yang dianggap gagal. Hal
dikemukan Ketua BPD Bapenu, La Joni, meminta agar Inspektorat Pulau Taliabu
turun ke Desa Bapenu melakukan pemeriksaan pengelolaan anggaran desa di bawah
kepemimpinan Kepala Desa Zunaidi.
"Pekerjaan
pembangunan jalan setapak anggaran tahap 2 (dua) tahun 2018, baru dikerjakan
menjelang 21 hari ternyata jalan setapak tersebut langsung rusak, dan dari
hasil pengukuran kami bersama pendamping desa tercatat 158 meter jalan setapak
yang dibangun baru menjelang 21 hari dikerjakan ternyata sudah rusak, hal ini
karena kesalahan teknis, materialnya berupa semen atau kerikil yang kurang
sehingga jalan itu menjadi rusak" terang La Joni kepada awak media,
Selasa, (5/11).
Lanjutnya persoalan
ini sudah disampaikan ke Pak Kades berulang kali, agar segera memperbaiki jalan
itu. Namun jawab kepala desa nanti diperbaiki, bahkan pendamping desa pun telah
menyampaikan hal sama kepada kades melalui rapat-rapat formal, namun pak kades tidak
mengubris permasalah tersebut dan bertingkah seperti orang tidak ada salah dan lepas
tanggung jawab, terangnya.
Tak hanya itu, La
Joni juga membeberkan sikap Kades yang tidak komitmen dengan perencanaan yang
sudah disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes).
"Pembuatan
saluran air, mengancam keselamatan masyarakat karena ujung dari saluran itu tak
sampai ke sungai akan tetapi sampai ke rumah warga. Sehingga masyarakat sudah
mengeluh ke saya, padahal waktu diukur itu beda tempat, namun pada saat
pelaksanaan itu mereka tidak mengikuti perencanaan awal, bahkan saluran itu
dikerjakan oleh aparat desa"sesalnya.
Lebih parah lagi, salinan
dokumen APBDes yang mestinya dipegang
oleh BPD untuk kepentingan pengawasan terhadap kinerja Pemdes tidak diberikan
kepala desa. “ Kades yang baru ini kan
masa jabatannya baru satu tahun lebih, kalau Kades yang lama itu setiap kami
minta laporan realisasi anggaran dari tahap ke tahap selalu berikan. Tapi kades
yang baru ini setiap tahapan pencairan anggaran, kami minta tapi dia tidak
pernah berikan,” tukasnya.
Mengenai persoalan
yang ada di Desa Bapenu, ia berharap agar Pemerintah Daerah dalam hal ini
Inspektorat Pulau Taliabu segera turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap
kinerja Pemdes. “ Saya selaku Ketua BPD tidak segan-segan langsung mengambil
tindakan ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang ada di desa, tapi kalau saya
juga sudah cukup capek berkali-kali ingatkan terus-menerus, otomatis saya
berharap instansi terkait di Pemda agar turun ke lapangan untuk melihat kondisi
yang ada,” pinta La Joni. (Ari)
