 |
| Foto: Kegiatan Desiminasi KPK di Grand Dafam Ternate |
TERNATE- Gubernur
Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Setda Malut, Idham Umasangadji, membuka acara Desiminasi Hasil Evaluasi Gerakan
Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDS), Kamis (7/11), di Grand dafam
hotel Ternate.
Dalam sambutan
tertulis yang dibacakan Asisten II Setda Malut, dirinya menjelaskan bahwa
Sumber Daya Alam (SDA) di bumi Indonesia ini dan lebih khusus lagi di Maluku
Utara cukup tersedia. Hal itu jika dikelola dengan baik dan benar akan
mendatangkan manfaat untuk kehidupan dan kesejahteraan rakyat.
"Meskipun SDA
sangat banyak, akan tetapi jika tidak dikelolah dengan baik, maka kerusakan
bumi akan terjadi dimana-mana dan manusia juga akan ikut menerima dampak buruk
dari kerusakan alam yang terjadi akibat pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak
sesuai itu," ungkapnya.
Oleh karena itu
dirinya mengingatkan, untuk mengantisipasi dampak buruknya tersebut, maka
diperlukan adanya suatu gerakan penyelamatan bumi dari segala kerusakan
yang ada.
"Gerakan
tersebut yang saat ini kita kenal dengan GNPSDA yang telah dicanangkan beberapa
tahun yang lalu. Dan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan hasil-hasil
yang telah dicapai oleh Maluku Utara, maka melalui forum ini akan diketahui
sejauh mana realisasi Gerakan Nasional," katanya.
Dirinya juga
mengatakan bahwa, di Maluku Utara telah banyak investor berinfestasi di bidang
pertambangan, terutama di sektor usaha pengelolaan SDA. Untuk itu kita
menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi terhadap
investasi di sektor tersebut.
"Kami berharap
agar KPK, LSM dan masyarakat perlu ikut melakukan pemantauan terhadap GNPSDA di
Maluku Utata," pintahnya.
Lanjutnya, kita di
pemerintah daerah juga selalu intens melakukan monitoring terhadap semua pelaku
usaha yang beroperasi di wilayah ini. Kita semua perlu mendorongnya melalui
keterbukaan informasi dan partisipasi publik di masing-masing OPD.
Dirinya menambahkan
bahwa, beberapa isu penting perlu adanya penangan yang lebih khusus lagi
terkait Gerakan Nasional ini adalah ketidakpastian hukum dalam perencanaan
kawasan hutan, kerentanan perijinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap
korupsi, belum optimalnya alokasi sumber daya hutan utuk masyarakat, masih
lemahnya pengawasan sehingga tidak optimal terhadap pendapatan penerimaan
Negara serta konflik agraria dan kehutanan yg penanganannya dinilai belum
maksimal.
"Perlu adanya
kolaborasi semua pihak untuk menangani masalah yang ada, sehingga harapan dan
tujuan GNPSDA Maluku Utara ini benar-benar bisa tercapai. Dan saya berharap
melalui forum ini kita dapat berdiskusi dan salin memberi masukan apa yang
perlu dilakukan untuk Penyelamatan SDA kedepan, serta apa yang perlu dibinahi
jika masih terdapat kekurangan-kekurangan yang ditemui selama ini,"
ujarnya.
Sekadar diketahui,
sebelum melanjutkan materi (diskusi) yang disampaikan oleh 3 (tiga) narasumber,
terlebih dahulu peserta dan tamu undangan mendengar paparan singkat yang
disampaikan oleh Direktur Litbang KPK, Wawan Wardiana, terkait dengan GNPSDA.
Sementara itu tampak
hadir dalam acara tersebut, Wabup Morotai, Sekda Halbar, Sekda Halut, Sekda
Halsel, beberapa pejabat instansi vertikal terkait, serta pimpinan OPD Pemprov
Malut dan Kota Ternate. (ric)
