Desiminasi Hasil Evaluasi GNPSDA Malut, Resmi Dibuka Asisten II

Editor: Admin author photo
Foto: Kegiatan Desiminasi KPK di Grand Dafam Ternate

TERNATE- Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Malut, Idham Umasangadji, membuka acara Desiminasi Hasil Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDS), Kamis (7/11), di Grand dafam hotel Ternate.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Setda Malut, dirinya menjelaskan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) di bumi Indonesia ini dan lebih khusus lagi di Maluku Utara cukup tersedia. Hal itu jika dikelola dengan baik dan benar akan mendatangkan manfaat untuk kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

"Meskipun SDA sangat banyak, akan tetapi jika tidak dikelolah dengan baik, maka kerusakan bumi akan terjadi dimana-mana dan manusia juga akan ikut menerima dampak buruk dari kerusakan alam yang terjadi akibat pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak sesuai itu," ungkapnya.

Oleh karena itu dirinya mengingatkan, untuk mengantisipasi dampak buruknya tersebut, maka diperlukan adanya  suatu gerakan penyelamatan bumi dari segala kerusakan yang ada.

"Gerakan tersebut yang saat ini kita kenal dengan GNPSDA yang telah dicanangkan beberapa tahun yang lalu. Dan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Maluku Utara, maka melalui forum ini akan diketahui sejauh mana realisasi Gerakan Nasional," katanya.

Dirinya juga mengatakan bahwa, di Maluku Utara telah banyak investor berinfestasi di bidang pertambangan, terutama di sektor usaha pengelolaan SDA. Untuk itu kita menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi terhadap investasi di sektor tersebut.

"Kami berharap agar KPK, LSM dan masyarakat perlu ikut melakukan pemantauan terhadap GNPSDA di Maluku Utata," pintahnya.

Lanjutnya, kita di pemerintah daerah juga selalu intens melakukan monitoring terhadap semua pelaku usaha yang beroperasi di wilayah ini. Kita semua perlu mendorongnya melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik di masing-masing OPD.

Dirinya menambahkan bahwa, beberapa isu penting perlu adanya penangan yang lebih khusus lagi terkait Gerakan Nasional ini adalah ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan, kerentanan perijinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi, belum optimalnya alokasi sumber daya hutan utuk masyarakat, masih lemahnya pengawasan sehingga tidak optimal terhadap pendapatan penerimaan Negara serta konflik agraria dan kehutanan yg penanganannya dinilai belum maksimal.

"Perlu adanya kolaborasi semua pihak untuk menangani masalah yang ada, sehingga harapan dan tujuan GNPSDA Maluku Utara ini benar-benar bisa tercapai. Dan saya berharap melalui forum ini kita dapat berdiskusi dan salin memberi masukan apa yang perlu dilakukan untuk Penyelamatan SDA kedepan, serta apa yang perlu dibinahi jika masih terdapat kekurangan-kekurangan yang ditemui selama ini," ujarnya.

Sekadar diketahui, sebelum melanjutkan materi (diskusi) yang disampaikan oleh 3 (tiga) narasumber, terlebih dahulu peserta dan tamu undangan mendengar paparan singkat yang disampaikan oleh Direktur Litbang KPK, Wawan Wardiana, terkait dengan GNPSDA.

Sementara itu tampak hadir dalam acara tersebut, Wabup Morotai, Sekda Halbar, Sekda Halut, Sekda Halsel, beberapa pejabat instansi vertikal terkait, serta pimpinan OPD Pemprov Malut dan Kota Ternate. (ric)

Share:
Komentar

Berita Terkini