Diduga Ilegal, SAPMA PP Minta Pemda dan Polisi Tertibkan Galian C di Desa Bobong

Editor: Admin author photo
Foto: Penambangan Galian C di Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu

TALIABU – Aktifitas penambangan galian C di Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, diduga illegal karena tidak mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemerintah Daerah setempat.

Hal itu mendapat sorotan tajam Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Pulau Taliabu, Farik Hi, pihaknya meminta Pemerintah Daerah segera menertibkan para penambangan galian C yang diduga illegal itu. Bahkan dirinya juga mendesak pihak aparat kepolisian segera memproses dan menindak tegas para penambang yang tidak mengantongi izin.

“ Jikalau tidak mengantongi IUP, maka Pemda Pulau Taliabu segera menindak tegas, karena ini sangat berkaitan dengan PAD dan pihak Kepolisian Sektor Taliabu Barat  harus pressure persoalan ini,” ungkap Farik kepada wartawan di Taliabu, Kamis (13/11/2019).

Kata Farik, jika memang betul aktivitas penambangan galian C tak mengantongi izin,  maka hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam Pasal 158, disebutkan bahwa setiap orang yang usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) maka akan dipidana dengan hukum penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar, tegasnya.

Sementara Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Taliabu, Ilham Dg Matille, ketika dikonfirmasi menyebutkan bahwa penerbitan izin galian C bukan lagi kewenangan DPMPTSP, tapi sudah dilimpahkan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sesuai Peraturan Bupati Pulau Taliabu.

" Izin galian C itu bukan di kami, coba kroscek di keuangan pendapatan, karena surat pelimpahan kewenangan itu galian C tidak ada,” tutur Ilham Dg Matille sembari mengatakan izinnya tidak ada di DPMPTSP.

Bahkan Ilham mengatakan memang disini pelayanannya satu pintu, namun tidak semua izin di terbitkan oleh daerah, ditakutkan jangan sampai izin galian C itu kewenangannya provinsi, tandas Ilham ketika ditemui Kantor DPMPTSP Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis (13/11/2019).

Terpisah, Kabid Pendapatan BPPKAD Pultab, Fauzi Hi. Layou membantah perizinan galian C sudah dilimpahkan ke BPPKAD. “ Izin galian C itu kewenangannya DPMPTSP, bukan kewenangan kami,” tutur Fauzi ketika diwawancari, Kamis (13/11).

Lanjut Fauzi, untuk izin galian C semua di limpahkan ke DPMPTSP. Sebab di situ pelayanannya satu pintu, jadi disitu semua perizinannya,” singkatnya. (Ari)
Share:
Komentar

Berita Terkini