Dinas ESDM Malut Gelar FGD Penyusunan Blue Print untuk Implementasi PPM

Editor: Admin author photo
Foto : Sekretaris Dinas ESDM Malut Amirudin, ST, M.Hum bersama narasumber pada FGD penyusunan cetak biru PPM pada kegiatan usaha pertambangan Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Hotel Buana Lipu Halsel.

HALSEL – Dinas Energi Sumber Daya Alam (ESDM) Provinsi Maluku Utara berkomitmen mengimplementasikan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha pertambangan di Maluku Utara.

Upaya mewujudkan itu, Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara (Malut) berupaya menyusun cetak biru (Blue Print) atau kerangka kerja terperinci untuk implementasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyaraka di sekitar pertambangan.

Hal itu dibuktikan Dinas ESDM Malut menggelar Fokus Grup Discussion (FGD) Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM pada usaha pertambangan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) hari ini bertempat di Hotel Buana Lipu, Kamis (7/11/2019).

Sekretaris Dinas ESDM Malut, Amirudin, ST, M. Hum, mengatakan kegiatan FGD ini merupakan salah satu cara merespon dan mengelaborasi ide, gagasan serta menyerap aspirasi dari masyarakat lingkar tambang dalam menata program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat disekitar tambang yang tujuannya adalah menciptakan sinergitas antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemilik IUP dan IUPK.

Amirudin menjelaskan program PPM ini ke depan perusahaan tidak lagi menyalurkan bantuannya dalam bentuk uang tunai, akan tetapi berupa program kegiatan. Oleh karena itu FGD ini penting dilakukan dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup masyarakat di lingkar tambang.

"Untuk mewujudkan itu semua, kami saat ini berupaya menyusun (blueprint) atau kerangka kerja terperinci dalam implementasi PPM,” terangnya.

Rencananya Dinas ESDM Malut menargetkan sebelum akhir tahun 2020, program ini dapat ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan tambang di Provinsi Maluku Utara, dengan menyusun rencana induk PPM selama masa operasi sampai tahap pasca tambang. Sebab perusahaan pertambangan dituntut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, salah satunya kesejahteraan masyarakat.

"Yang jelas keinginan pemerintah daerah terhadap keberadaan perusahaan tambang di wilayah Maluku Utara harus menguntungkan masyarakat dan daerah. Masyarakat sekitar tambang harus sejahtera tetapi lingkungannya juga tetap terjaga. Kita tidak ingin wilayah yang menjadi lokasi tambang hanya mendapatkan dampak negatifnya saja,” tutupnya. (ric)
Share:
Komentar

Berita Terkini