Dinas P3A Malut Laksanakan Bimtek SDM Penyedia Layanan UPTD PPA

Editor: Admin author photo
Foto: Kegiatan Bimtek Dinas P3A Malut

TERNATE - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan bimbimngan teknis (Bimtek) Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Penyedia Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA)  Se-Provinsi Maluku Utara. Selasa(19/11), bertempat Muara Hotel Kota Ternate.

Bimtek peningkatan SDM di buka oleh Kepala Dinas P3A Provinsi Maluku Utara, Hj. Musyrifah Alhadar, dengan menghadirkan salah satu narasumber Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, Sylvia, serta di ikuti peserta PPPA Se- Kab/Kota dan keterwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.

Kadis P3A Malut, Musyrifah Alhadar, mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dipandang dari segala segi norma kehidupan, jelas tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan dasar alasan apa pun karena telah melanggar hak dasarnya sebagai manusia.

Lanjutnya, selama ini tindakan kekerasan sering terjadi pada pihak perempuan dan anak dengan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik dalam rumah tangga atau ranah privat maupun diluar rumah tangga atau ranah publik yang berlangsung kapan dan dimana saja baik dilingkungan keluarga, tempat kerja dan masyarakat dengan berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Tentu  di sadari bahwa sampai saat ini masih banyak perempuan dan anak, korban tindak kekerasan yang belum terlaporkan baik di tempat-tempat pelayanan yang telah tersedia, karena rasa takut atau merasa terancam keamanan, serta masih adanya anggapan sebagai ranah privat dan merupakan aib keluarga bila diketahui oleh orang lain.

"Ketika terjadi kekerasan, biasanya para korban tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga kekerasan menjadi fenomena gunung es yang nampak dipermukaan saja. Banyak kejadian kekerasan yang korbannya tidak melaporkan sehingga tidak teridentifikasi, dan yang teridentifikasi pun tidak tercatat dengan baik, sehingga data kekerasan terhadap perempuan dan anak belum bisa menggambarkan secara nyata tingkat kekerasan  yang sebenarnya," tegasnya.

Terpisah Kepala P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Sylvia, kepada media ini usai memberikan materi menyebutkan bahwa “ Saya menyambut baik kegiatan ini,” yang mana ini sudah menjadi program nasional dari kementerian P3A.

“ Jadi sangat baik sekali, apalagi memang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kan tidak mengenal tempat. Jadi di semua, bukan hanya di Jakarta, namun di Maluku Utara pun ada,” ungkapnya.

Sylvia menjelaskan pembentukan UPTD PPA di Maluku Utara khususnya di provinsi dan Kab/Kota, jadi hendaknya ini memang sudah terencana dan perlu dukungan dari semua pihak terutama pengambil keputusan.

"Jadi ini perlu dukungan terutama dari pengambil kebijakan sehingga yang memberikan layanan nantinya bukan hanya dari UPTD PPA, tapi juga dari sektor-sektor lain, seperti dari kesehatan pendidikan, sosial dan juga kepolisian serta sektor-sektor SKPD yang lain, yang bisa membantu untuk penyelesaian atau penanganan dari korban kekerasan perempuan dan anak,” ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Bimtek Dinas P3A Malut, Imam Ruamat Abd Kadir menambahkan sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

"Maka dengan hasil yang di harapkan, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahamam SDM bagi para pengelola UPTD PPA/P2TP2A, tentang penyelenggaraaan penyedia layanan bagi korban yang responsif gender dan peka terhadap kebutuhan korban untuk pemulihan,” singkatnya. (Adi)
Share:
Komentar

Berita Terkini