Hasil Dialog Publik, KNPI Kepsul Keluarkan 14 Poin Rekomendasi

Editor: Admin author photo
Foto: Ketua DPD KNPI Kepsul Saiful Sibela
SANANA- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), menindak lanjuti hasil dialog publik yang dilaksanakan pada (18/11/19) beberapa waktu lalu di Block Graffiti dengan tema “Paradigma Baru Pembangunan Daerah”.

Kegiatan tersebut menghadirkan lima pemateri yang mewakili pemerintah daerah Sula, diantaranya Sekretaris Bappeda, DPRD Kepsul di wakili oleh Sekretaris Komisi II, Kepala DKP Kepsul, Akademisi STAI Babussalam Sula dan Praktisi Hukum. 

Untuk mempertegas hasil dialog tersebut, DPD KNPI Kepsul dibawa kepemimpinan Saiful Sibela, pada 27 November 2019 bersama sejumlah pengurus yang lain mendatangi Kantor DPRD Kepsul untuk menyerahkan 14 poin rekomendasi hasil dialog.

Menurut Saiful, setidaknya kedatangan mereka di kantor DPRD Kepsul untuk menemui langsung Sekretaris Komisi II,  karena beliau saat itu sebagai narasumber.

"Sebelum penyerahan rekomendasi, kami berbincang beberapa menit, tentang kesiapan tenaga kerja yang berkompeten, termasuk perusahaan Barito di Falabisahaya yang akan dibuka. Setelah dari Komisi II kami langsung bertemu Komisi III, dari Komisi III kami bertemu dengan Ketua DPRD Kepulauan Sula untuk menyerahkan rekomendasi. Sempat kami berbincang tentang aloksasi dana pendidikan, yang nantinya di akomodir dalam pembahasan APBD 2020 dan ketua DPRD juga berharap kami DPD KNPI Sula mendorong pembentukan Perda retribusi penjualan hasil bumi ke luar dari Sula. Persoalan pabrik di depan SMA Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, yang mengantongi izin tangkap ikan dari provinsi, namun di wilayah operasi penangkapannya di Kepulauan Sula ada retribusi ke Kabupaten sula atau tidak,” kata Saiful Sibela kepada nusantaratimur.com. Jumat (29/11/2019).

Lanjut Saiful, rekomendasi KNPI juga  diserahkan kepada Ketua DPRD Kepsul dan Komisi I. Karena sasaran DPD KNPI Kepsul setiap Komisi dapat mengantongi rekomendasi tersebut.  Ada 14 poin yang telah  rekomendasi DPD KNPI Kepsul di antaranya.

  1. Mendesak kepada Pemkab Kepulauan Sula mengalokasi anggaran untuk beasiswa putra-putri Sula dan alokasi anggaran untuk Kampus STAI Babussalam Sula, dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas pada pembahasan APBD tahun 2020.
  2. Mendesak kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula untuk memanggil pihak kontraktor dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Sula mempertanggung Jawabkan proyek reklamasi pantai Sanana yang pelaksanaannya mendahului AMDAL, dan AMDAL nya baru pada tahun 2018.
  3. Mendesak kepada Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula untuk memanggil Dinas PU PR dan pihak Kontraktor pekerjaan proyek Masjid Raya Pohea yang tidak sesuai RAB dan mengakibatkan pada goyangnya fisik bangunan Masjid yang sewaktu-waktu terjadi kerusakan pada fisik bangunan, dan DPRD segera menggunakan Hak Angket dalam penyelidikan masalah proyek Masjid Raya Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara.
  4. Mendesak kepada Dinas Kelautan dan Perikan dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula untuk merancang Perda tentang retribusi nelayan sebagai upaya mendorong PAD di sektor perikanan dan kelautan.
  5. Mendesak kepada DPRD dan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula untuk pembahasan dokumen KUA PPAS dan APBD tingkat Komisi dan Banggar harus melibatkan Pers sebagai mitra pemerintah dari media cetak, Online dan TV local, untuk adanya keterbukaan informasi public dan adanya transparansi kinerja pemerintah.
  6. Mendesak kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Kepulauan Sula, dalam perencanaan pembangunan daerah harus disinkronkan dengan visi misi kepala daerah untuk mendukung nilai tambah sektor rill. Peningkatan industrialisasi dan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi pembangunan era 4.0
  7. Mendesak kepada Pemkab Kepulauan Sula untuk mengalokasikan anggaran kepemudaan/OKP.
  8. Mendesak kepada Pemkab Kepulauan Sula untuk membuat maklumat pelayanan publik dan pembentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPIP), sesuai undang-undang nomor 25 tahun sistem pelayanan publik dan undang nomor 14 tahun 2008 tentang sistem keterbukaan informasi publik untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.
  9. Mendesak kepada Pemkab Kepulauan Sula dan DPRD Kepulauan Sula untuk dapat mempublikasikan Dokumen KUA PPAS dan Dokumen ABPD tahun 2020 untuk dapat di ketahui oleh publik tentang perencanaan pembangunan daerah dan transparansi pengelolaan APBD.
  10. Mendesak kepada DPRD dan Pemkab Kepulauan Sula mempercepat pelaksanaan Pilkades serentak, paling lambat awal Januari tahun 2020.
  11. Mendesak kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula untuk membentuk Perda tentang perlindungan perempuan dan anak.
  12. Mendesak kepada DPRD dan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula untuk membentuk Perda tentang perlindungan kebudayaan sula.
  13. Mendesak kepada Pemkab Kepulauan Sula untuk membentuk tim penulisan buku sejarah perjuangan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula.
  14. Mendesak kepada Pemkab dan DPRD Kepulauan Sula untuk membentuk Perda tentang nama-nama/tokoh pemekaran Kabupaten kepulauan sula.

Tambah Saiful, kami berharap DPRD  dan Pemkab Kepulauan Sula bisa menindaklanjuti rekomendasi yang kami sampaikan, ujarnya. (di)

Share:
Komentar

Berita Terkini