Gubernur Malut Buka Finalisasi Penyusunan Dokumen Cetak Biru PPM

Editor: Admin author photo
Foto: Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba dan Kadis ESDM Malut Hasyim dan peserta kegiatan

TERNATE- Sebagai tindaklanjut  dari keputusan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,  Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan finalisasi Penyusunan Dokumen Catak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat ( PPM)yang bertempat di Grand Daffam Hotel Kamis (28/11).

Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan, hari ini kita telah melaksanakan satu kegiatan strategis karena bersentuhan dengan kepentingan orang banyak sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan pembangunan Masyarakat di sekitar Wilayah Lingkar Tambang.

Orang nomor satu di Malut ini juga meminta kepada seluruh pihak terkait untuk sedianya mencari solusi guna memandirikan sumber daya lokal yang tersedia. 

"Hal ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah daerah, untuk mempersiapkan infrastruktur yang kompeten, kredibel dan memiliki daya saing"  ucapnya.

Gubernur melanjutkan, terdapat cukup banyak lokasi Usaha Pertambangan di Maluku Utara dengan berbagai ragam jenis tambang. Namun yang terpenting bahwa pengembangan lokasi pertambangan tidak merubah fungsi hutan lindung/kawasan lindung, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah.  

Dirinya juga berharap bahan galian tambang dengan nilai jual yang tinggi dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pengembangan infrastruktur Masyarakat, peningkatan PAD, serta mampu merangsang percepatan pembangunan di daerah.

Gubernur juga menjelaskan sektor usaha pertambangan pada umumnya berada di daerah terpencil yang masih minim fasilitas infrastruktur. Oleh karenanya kehadiran industri Usaha Pertambangan dapat memberikan peluang bagi kemajuan wilayah tersebut. 

"Perusahaan pertambangan dituntut untuk memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi lingkar tambang".  Ungkapnya.
Selain itu Gubernur juga mendorong masyarakat harus mendapatkan kompensasi dari perusahan Pertambangan berupa manfaat ekonomi dan manfaat lainnya. 

Sementara Kadis ESDM Provinsi Malut, Hasyim, dalam sambutannya mengatakan, sebelum sampai pada tahap finalisasi blue print PPM saat ini, Tim Penyusun telah melakukan Focus Group Disscusion di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Selanjutnya, Tim penyusun juga telah melakukan konsultasi teknis dengan kementerian ESDM RI dan telah dievaluasi oleh Evaluator. 

Dikatakannya, Setelah finalisasi ini, akan disampaikan kepada Menteri ESDM RI untuk mendapatkan pertimbangan Teknis untuk selanjutnya blue print PPM pada kegiatan usaha pertambangan dapat di tetapkan oleh Gubernur.

"Dengan adanya Cetak Biru (Blue Print) PPM ini diharapkan akan terjadi sinkronisasi, integrasi dan sinergi program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara". Paparnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Forkopimda Malut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Malut, Kepala OPD lingkup Provinsi Malut, kepala Bappeda Kabupaten/Kota se- Provinsi malut dan Para direktur pemegang IUP/IUPK di Malut. (tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini