Gubernur Malut Resmi Serahkan 338 DIPA Tahun 2020

Editor: Admin author photo
Foto : Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba bersama penerima DIPA TA 2020

TERNATE-
Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba Lc, Kamis (21/11), secara simbolis telah menyerahkan sebanyak 338 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020, kepada 42 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan total pagu alokasi anggaran sebesar Rp 15,4 Triliun.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur kepada 15 (lima belas) Kuasa Pengguna Anggaran  K/L Satker yang memiliki pagu besar dan kinerja pelaksanaan terbaik di Malut yakni, Universitas Khairun Ternate, Kanwil Kementerian Agama Malut, Dinas Kesehatan Malut, BLK, Dinsos Malut, Bandar Udara Babullah, Polda Malut, Korem 152/Babullah, Kejati Malut, Dinas Pertanian Malut, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah  II Malut, Kanwil Kemenkum HAM Malut, Kanwil BPN Malut, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3  Tidore, BPS Halbar, dan BNN Malut.

Gubernur dalam sambutan pada acara penyerahan DIPA itu mengatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 disusun dengan lebih realistis, kredibel, dan efisien agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentaskan kemiskinan.

"Tahun 2020, tingkat kemiskinan diupayakan turun menjadi kisaran 8.5% sampai dengan  9,0%, tingkat ketimpangan turun menjadi 0,375 sampai dengan 0,380, serta tingkat pengangguran turun menuju 4,8% sampai 5%. Stabilitas ekonomi dan iklim investasi juga harus terus bersama-sama kita jaga dengan baik, agar dunia usaha dapat berperan dalam mendorong perekonomian. Oleh sebab itu,  sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus menerus dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang menarik investor untuk berinvestasi di Wilayah Maluku Utara ini," ungkap Gubernur.

Gubernur juga mengatakan, dalam APBN tahun 2020 ini belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.540,4 triliun, dan alokasi untuk Maluku Utara sebesar Rp15,4 triliun. Alokasi tersebut disalurkan melalui belanja Satuan Kerja  Kementerian/Lembaga (Satker K/L) sebesar Rp4,64 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10,75 triliun. APBN tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Maluku Utara," katanya.

Gubernur juga menyampaikan, alokasi belanja pada K/L digunakan untuk mendanai program prioritas pembangunan Pemerintah seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan sosial kepada masyarakat antara lain, melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin, kartu sembako, subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.  

"Alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran Kesehatan sebesar 5,2 persen dari APBN. Untuk anggaran pendidikan fokus pada KIP-Kuliah, beasiswa S2 dan S3, BOS, Riset, Sarpras PAUD dan rehabilitasi ruang kelas. Untuk anggaran Kesehatan agar difokuskan untuk percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengupayakan: bantuan iuran jaminan kesehatan dan perbaikan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama," jelanya.

Melalui forum resmi ini Gubernur berpesan kepada Kepala Daerah dan pimpinan Satker K/L, agar bersama menghilangkan kendala administratif, prosedural, birokrasi dan sebagainya, sehingga program-program Pemerintah dapat berjalan dengan segera dan rakyat dapat merasakan manfaat program-program tersebut tanpa menunggu lebih lama.

Gubernur juga mengutip penegasan Presiden Jokowi bahwa besarnya APBN yang dikelola dan digunakan daerah serta besarnya perhatian pusat kepada daerah maka kita harus memanfaatkan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Maluku Utara.

Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan cara kita bergerak dan perubahan mindset, pola-pola lama harus ditinggalkan dan memulai secepatnya belanja terutama belanja modal. Segera dilakukan lelang, pelaksanaan kegiatan sudah dimulai pada bulan Januari jangan ditunda-tunda. Kata Gubernur

Gubenur juga menandaskan bahwa pimpinan lembaga dan kepala daerah harus memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan dan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani dan mampu bekerja secara tim. Tugas Pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima, bukan hanya menjamin telah dikirim, tegasnya. (tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini