Hasil Evaluasi Pengeluaran IUP di Malut Jadi Sorotan KPK

Editor: Admin author photo
Foto: Desiminasi KPK rapat monitoring dan evaluasi GNPSDA di Malut

TERNATE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar desiminasi rapat monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) sektor Kelautan, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi Maluku Utara (Malut) bertempat di lantai 2 Gamalama Room Grand Dafam Ternate, Kamis (7/11/2019).

Kepada Staf Litbang KPK Wawan Wardiana mengatakan gerakan monitoring ini di iniaiasi KPK, atas realita yang ada dimana Sumber Daya Alam (SDA) begitu melimpah. SDA di Maluku Utara juga merupakan warisan bagi anak cucu kedepan.

Tetapi pada kenyataannya, diluar pengawasan pemerintah sering terjadi pemanfaatan SDA secara ilegal dan tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Sehingga efek dari pemanfaatan SDA yang salah ini diantaranya adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan alam lainnya. Terang wawan kepada awak media di Ternate.

Maka atas dasar tersebut, SDA harus dikelola dengan bijak, sehingga tidak muncul persoalan lagi di kemudian hari, kata wawan.

Dia menyebutkan dari hasil evaluasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang clear and clean mendapat sorotan,  sekarang 83 dari 300 IUP yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Maluku.

Menurutnya  potensi sumber daya ini menjadi modal pembangunan yang strategis bagi masyarakat di Maluku Utara, KPK sangat penting untuk terlibat pada permasalahan ini. Agar mencegah KKN dalam perizinan pemanfaatan SDA tersebut.

“Saya kira ini penting secara menyeluruh keterlibatan KPK, itu sangat penting, supaya mencegah tadi,  terjadinya unsur KKN dalam masalah ini. karena ini kan Sumber Daya Alam yang luar biasa besar," tandasnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta kekayaan bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Maka gerakan ini merupakan upaya pencegahan penyalahgunaan atas pengelolaan Sumber Daya Alam, untuk mendorong adanya perbaikan sistem birokrasi, salah satunya pada perizinan pemanfaatan SDA yang dimaksudkan," pungkasnya. (Ady)

Share:
Komentar

Berita Terkini