Kewenangan Pimpinan Sementara DPRD Pulau Taliabu Terbatas, Bupati Taliabu di Atas Angin

Editor: Admin author photo
Foto: Tawallani Djafaruddin

TALIABU - Praktisi hukum Tawallani Djafaruddin mengatakan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) harus segera dituntaskan. Pasalnya pimpinan dewan sementara yang kini menahkodai DPRD Pulau Taliabu memiliki kewenangan yang sangat terbatas.

Tawallani menyebut bahwa jika AKD belum terbentuk, maka keputusan strategis tak bisa diambil karena pimpinan defenitif belum ditetapkan.

Kendati demikian, Tawallani menjelaskan pembentukan AKD bukan menjadi wewenang Sekretariat DPRD Pulau Taliabu terlebih lagi Bupati. Namun ia meyakini, bahwa anggota DPRD Pulau Taliabu  paham urgensi pembentukan AKD tersebut.

“Anggota DPRD pasti paham kalau AKD harus segera dibentuk. Mereka juga pasti mau cepat, Pembentukan AKD ini sangat penting, selain hal ini sudah sangat molor satu bulan (Anggota DPRD Pulau Taliabu makan gaji buta) dari ketentuan yang ada juga Karena Kalau Tidak Salah Selambat-lambatnya Tanggal 30 November 2019 Pembahasan APBD 2020 sudah harus selesai.” beber Tawallani kepada media ini, Senin (4/11/2019).

Salah satu hal yang menjadi pekerjaan rumah anggota DPRD Pulau Taliabu terdekat adalah pengesahan APBD Murni Pulau Taliabu untuk tahun anggaran 2020. Menurutnya, batas pengesahan APBD murni 2020 harus dilakukan sebelum 30 November 2019 mendatang. Kendati menyisakan beberapa minggu saja, Tawallani berharap bahwa pengesahan APBD Murni 2020 dapat selesai bahkan sebelum memasuki akhir November 2019.

“Karena sejauh ini dari 4 kewenangan Pimpinan Sementara DPRD sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP No.12 Tahun 2018, Pimpinan Sementara DPRD Pulau Taliabu baru saja menyelesaikan 2 Agenda Yaitu Pengesahan Pembentukan Fraksi dan Tata Tertib” imbuh Tawallani.

Sementara itu, terkait Agenda Penyampaian KUA-PPAS Oleh Bupati Pulau Taliabu yang telah disampaikan siang tadi menurutnya itu hanyalah "Manuver Politik" semata, hal ini merupakan implikasi lambatnya Pimpinan Sementara DPRD Pulau Taliabu yang berasal dari Partai yang sama dengan Bupati dalam memimpin serta dalam menuntaskan agenda awal dan bagian dari cara mempersempit ruang pembahasan KUA-PPAS tersebut selain itu juga Bupati yang terlalu banyak diluar daerah.

Kata Tawallani, kami sebagai Generasi Muda Kabupaten Pulau Taliabu berharap dengan kondisi daerah yang dalam keadaan tidak baik ini, kedepan 20 Anggota DPRD Pulau Taliabu yang telah diberikan amanah, dapat mengemban amanah tersebut dengan baik dan penuh tanggungjawab, "jangan jadi singa ompong di tengah-tengah peternakan sapi" check and balance harus ada."tutupnya. (Ary)
Share:
Komentar

Berita Terkini