Konflik Tapal Batas Tului-Toseho, Pemkot Tidore Persilahkan Pemdes Tempuh Jalur Hukum

Editor: Admin author photo
Foto: Kadis PMD Kota Tidore Kepulauan Hamid Abdullah

TIDORE - Masyarakat atau Pemerintah Desa (Pemdes) dipersilahkan menempuh jalur hukum tentang penetapan tapal batas wilayah Desa Tului dan Desa Toseho oleh Pemkot Tidore Kepulauan.

Hal itu disampaikan Kepala DPMD  Kota Tidore Kepulauan Hamid Abdullah bahwa penetapan batas wilayah didasarkan pada pertimbangan adat melalui sejarah dan pertimbangan dari setiap hasil rapat yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2019 dengan melihat dokumen-dokumen pemekaran, peta kewilayahan dan masukan dari kedua belah pihak.

“ Apabila ada warga atau pemerintah desa yang merasa tidak puas dengan keputusan Pemerintah daerah, maka bisa menempuh ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum,” tegas Hamid Abdullah kepada nusantaratimur.com, Kamis (29/11/2019).

Hamid menjelaskan pemasangan tapal batas yang dilakukan Walikota Tidore mengacu pada   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa BAB IV Tentang Permasalahan Penyelesaian Batas Desa Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

“Persoalan tapal Batas Desa Tului Dan Toseho ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 yang difasilitasi oleh tiga camat yang memimpin antara lain kecamatan Oba yakni Muhlis Tawari, Iskandar Halil dan Halid Tomaidi, namun dalam pertemuan yang sudah dilakukan berulang kali tapi tidak juga menemukan kesepakatan bersama, bahkan sudah di bentuk tim Sembilan (9) dari masing-masing desa tersebut, tetapi hasilnya juga tetap sama dan belum menemukan titik terang, maka dari itu perlu ditindaklanjuti melalui Permedagri Nomor 45 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat 1.” Cecarnya.

Mengenai pemahaman warga Desa Tului tentang penetapan tapal batas yang melibatkan pihak Kesultanan Tidore. Hamid menjawab hal itu dilakukan, karena pihak kesultanan juga masuk dalam tim penetapan dan penegasan tapal batas Desa/Kelurahan Kota Tidore Kepulauan, sehingga penting bagi pihak kesultanan untuk turun bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam melakukan penetapan tapal batas di Desa Tului dan Toseho.

“Kalau Kades Tului menyebut penetapan tapal batas itu mengikuti kemauan Desa Toseho, sesungguhnya tidak juga, karena kemauan desa toseho itu bukan di Pohon durian melainkan di jembatan yang dekat dengan Desa Tului,” tukasnya.

Lanjutnya, ketidakpuasan Kepala Desa Tului tentang pemasangan patok tapal batas oleh Pemkot Kota Tidore Kepulauan dan Pihak Kesultanan Tidore yang terletak di Pohon Durian antara Desa Tului Dan Toseho didasarkan pada aspek sejarah.

“Penetapan tapal batas ini yang dipahami oleh sebagian ibu-ibu dan warga di Desa Tului itu nantinya akan menghilangkan hak ekonomi (Kebun) mereka yang masuk dalam wilayah Desa Toseho, padahal sesungguhnya tidak begitu, karena tapal batas ini hanya memperjelas soal kewilayahan secara administrasi dan kependudukan, tidak menghilangkan hak warga terkait dengan kepemilikan tanah maupun adat di areal tersebut,” ujarnya.

Hamid menambahkan pada kegiatan penetapan tapal batas yang dilakukan itu Desa Toseho tidak ada masalah, hal itu karena warga Desa Toseho mungkin sudah diberikan pemahaman oleh tokoh-tokoh yang berada di Desa Toseho itu sendiri, katanya. (Aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini