Nasib Kepala Mes Pemkab Halbar di Ujung Tanduk

Editor: Admin author photo
Foto: Kepala Mes Pemkab Halbar Harun Bahrudin

JAILOLO-
Kepala Mes Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) yang bertugas di Jakarta sebagai kepala penghubung, bakal dipecat. Pasalnya, pelanggaran yang di lakukan Oknum ASN, HB Alias Harun Bahrudin dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran kode etik, dan diduga sengaja dilakukan oknum ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmaherah barat.

Namun begitu di ketahui bukan baru kali ini, Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Halmahera Barat, sudah melakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali pada momentum Pemilu yang berbeda seperti Pilgub, Pileg dan Pilpres serta di tahapan Pilkada 2020. Akan tetapi pemeriksaan di Pilgub lalu HB alis Harun Bahrudin masih lolos karena tidak memenuhi unsur. 

Dalam momentum ketiga Pilkada ini, Badan Pengwasan Pemihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, menyebut bahwa kali ini yang bersangkutan, atas nama HB memenuhi unsur maka harus ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

Ketua Bawaslu Halbar Alwi Ahmad ketika di konfirmasi wartawan Selasa (26/11/19) membenarkan atas hal tersebut dan mengatakan, oknum ASN yang bersangkutan sudah dua kali di rekomendasikan ke KSN. Hanya saja hasil putusan dari KASN itu nanti wartawan tanyakan langsung di Badan Kepegawaian Daerah. 

" Oknum ASN ini melakukan pelanggaran yang sama seperti kemarin (postingan medsos melalui grup publik Halmahera Barat) Karena telah memenuhi unsur makanya di tindaklanjuti, dan pada waktu Pileg, saat diperiksa yang bersangkutan mengakui bahwa semua termasuk akun miliknya (Harun Bahrudin),"Ucap, Alwi

Menurut Alwi memang benar, pelanggaran temuan kali ini, saat Bawaslu, melakukan pemanggilan sampai ke tiga kali untuk dimintai klarilifikasi namun Harun Bahrudin tidak pernah hadir dalam pemanggilan tersebut.

" Walaupun tidak hadir tetap kita tindaklanjuti ke KSN dan rekomendasi ini terhitung sudah dua kali, pelanggaran yang sama (Kode Etik), hanya saja putusan dari KASN itu masuk di Pemerintah kabupaten bukan di Bawaslu."ungkapnya

Lanjut Alwi, terkait Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang ditangani Bawaslu Halbar memang ada yang lain, hanya saja selama dalam kajian, penilitian dan pemeriksaan tidak memenuhi unsur seperti halnya Sekkab Syahril Abdu Rajak, Kesbang M Syarif Ali alias Lafdi dan beberapa staf Diskominfo Halbar.

Terpisah, Kepala BKD Halbar Jubair T Latif, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya membenarkan, bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari KASN dan sudah dijatuhi hukuman disiplin dalam bentuk penundaan kenaikan gaji berkala selama satu periode dan untuk Surat Keputusan (SK) kedua, dari KASN sampai sejauh ini belum diterima BKD.

“ Dan yang bersangkutan HB alias Harun Bahrudin sudah dikenakan sanksi bahkan SK Bupati juga sudah terbitkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dalam bentuk penundaan kenaikan gaji berkala dalam satu periode." tegasnya

Hal ini, sesuai informasi yang di himpun wartawan, sebab Harun Bahrudin sengaja mengunggah salah satu calon anggota legislatif, pada saat momentum Pemilu, Pileg dan Pilpres. sesuai rekomendasi pertama dengan hasil penilitian dan pemeriksaan atas temuan Bawaslu Halbar, dengan nomor : 03/TM/PB/KAB/32.03/X/2019.(zu3)

Share:
Komentar

Berita Terkini