Paripurna Ranperda APBD Pultab, Menuai Kritikan dari Dua Fraksi

Editor: Admin author photo
Foto: Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Taliabu

TALIABU – Sidang paripurna ke-6 masa persidangan 1 Tahun 2019 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020. Senin (25/11/2019)

Sidang paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Pulau Taliabu Sementara Meilan Mus didampingi Wakil Ketua Sementara Moh.Taufik Taib Koten yang di hadiri Wakil Bupati Pulau Taliabu Ramli.

Awal penyampaian pandangan fraksi disampaikan oleh Fraksi Golkar yang dibacakan Hasanudin bahwa berdasarkan Ranperda tentang APBD yang diusulkan estimasi pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:
  1. Pendapatan daerah Rp. 665.101.719.404 yang terdiri dari PAD yg di targetkan sebesar Rp. 72.434.000.00, pendapatan transfer sebesar Rp. 515.813.148.00, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.76.854.404.00
  2. Belanja daerah sebesar Rp.691.101.719.404 dan pembiayaan untuk daerah Rp. 26.000.000.000.

Lanjut Hasanudin, melalui Badan Anggaran DPRD berbagai tahapan pembahasan dan menyamakan persepsi substansi Ranperda guna mendapatkan persetujuan DPRD.

“ Kami fraksi golkar menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Peraturan daerah,” tuturnya.

Meskipun seluruh fraksi dalam penyampaikan pandangan menerima dan menyetujui pengesahan Ranperda dan RAPBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2020. Akan tetapi, dua fraksi, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Pembaharuan mengkritik dan memberikan catatan penting terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan La Putu menegaskan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Tahun 2020, untuk disahkan. Namun ada 3 (tiga) hal untuk dijadikan catatan kritis kepada Pemkab Pulau Taliabu, yakni APBD kita belum bisa memenuhi kebutuahan pembangunan yang sifatnya pro terhadap rakyat.

Hal ini disebabkan APBD Kabupaten Pulau Taliabu masih rendah. Olehnya itu, Pertama, Fraksi Demokrat berharap kepada Pemerintah Daerah agar lebih aktif dalam menggenjot sumber-sumber potensi yang bisa meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, Pemerintah Daerah segera mensosialisasikan Perda yang telah disahkan menjadi produk hukum daerah. Ketiga, dalam pembahasan Ranperda kali ini terlihat ketidakseriusan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibuktikan dengan ketidakhadiran pada rapat pembahasan, Keempat, Pemerintah Daerah dalam pembahasan RAPBD di 2020, nantinya penyampaian KUA-PPAS disampaikan lebih awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tutur La Putu.

Hal senada disampaikan Fraksi Pembaharuan yang dibacakan Pardin Isa menerima dan menyetujui Ranperda APBD tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Perda.

Kendatipun menerima, Politisi Partai Nasdem, memberikan catatan penting sebagai otokritik bahwa di tahun-tahun selanjutnya hak imunitas DPRD  harus dapat di intensifkan.

Pardin meminta pimpinan DPRD sementara untuk lebih intens berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah demi mempercepat pembentukan dan penetapan pimpinan DPRD definitif sehingga dapat terlaksana penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebab fungsi dan tugas DPRD, lanjut pardin hanya dapat dilaksanakan melalui alat kelengkapan dewan.

Bahkan, Fraksi Pembaharuan memberikan catatan kepada pimpinan OPD yang membidangi penanaman modal, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pertanian dan Unit layanan pengaduan serta Perusahan Daerah agar lebih kooperatif dan koordinatif melaksanakan pembahasan anggaran bersama dewan. Hal ini merupakan momentum terpenting untuk mensinergikan kepentingan pemerintah dan masyarakat sebagai wujud kecerdasan dan ketaatan kita untuk memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, tutupnya. (Ari) 


Share:
Komentar

Berita Terkini