 |
| Foto: Forum sesi pleno KTT ke-35 ASEAN |
THAILAND - Indonesia
selalu menaruh perhatian besar bagi upaya pemulihan situasi dan keamanan di
Rakhine State, Myanmar. Saat menghadiri sesi Pleno KTT ke-35 ASEAN yang digelar
di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 2
November 2019, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat isu ini dengan harapan
agar situasi di Rakhine State dapat mengalami kemajuan yang berarti.
"Saya yakin kita
semua mengharapkan agar situasi di Rakhine State dapat segera kembali
normal," ujar Presiden kepada para pemimpin negara-negara ASEAN.
Upaya repatriasi
secara sukarela, aman, dan bermartabat bagi para pengungsi di Rakhine State
didorong oleh para pemimpin ASEAN untuk terus diupayakan. Para pemimpin ASEAN
juga sepakat untuk berkontribusi dalam mendukung upaya tersebut.
Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi yang memberikan keterangannya di Hotel Grand Hyatt Erawan,
Bangkok, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menawarkan saran dan pandangan
bagi penyelesaian isu kawasan saat berbicara di sesi Pleno tersebut. Pertama,
Presiden Joko Widodo memandang perlu diteruskannya dialog dengan para
perwakilan pengungsi yang saat ini berada di Cox’s Bazaar.
"Karena dengan
dialog dan komunikasi maka akan muncul trust. Dan trust ini akan sangat besar
artinya bagi persiapan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat,"
tutur Retno.
Kedua, sebagai bagian
dari upaya penanganan, Indonesia sepenuhnya mendukung usulan untuk mendirikan
satuan tugas ad-hoc di Sekretariat ASEAN yang fokus memantau pelaksanaan
rekomendasi tim Preliminary Needs Assessment (PNA). Dalam pertemuan tersebut,
Presiden menegaskan bahwa Indonesia juga siap untuk berkontribusi agar satuan
tugas ad-hoc dapat segera terbentuk dan bekerja.
"Para pemimpin
ASEAN sudah menyepakati akan dilakukan pendirian ad-hoc task force di
Sekretariat ASEAN dan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap
untuk memberikan kontribusi agar satuan tugas tersebut dapat segera
terbentuk", ucapnya.
Adapun yang ketiga,
Indonesia mengharapkan agar prioritas proyek dan kegiatan-kegiatan sebagai
implementasi rekomendasi PNA yang telah disepakati dalam " 2nd Technical
Working Group" antara ASEAN dan Myanmar bulan Oktober lalu, dapat segera
dijalankan.
"Untuk mendorong
implementasi prioritas proyek dan kegiatan, Presiden Jokowi mengatakan,
Indonesia juga siap memberikan konstribusi," tandasnya. (tim)
