 |
| Foto: Menteri KKP Edhy Prabowo rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI |
JAKARTA – Menteri
Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama jajaran Pejabat Eselon I
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan rapat kerja yang pertama
bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) di Kantor DPR RI, Senayan. Rapat kerja
dalam rangka pengenalan dan penjelasan program-program prioritas KKP tersebut
dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Periode 2019-2024 Sudin dan Wakil Ketua
DPR RI Dedi Mulyadi, G. Budisatrio Djiwandono, Hasan Aminuddin, dan Daniel
Johan.
Menteri Edhy dalam
sambutannya mengatakan, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Ma’ruf Amin yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri,
berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong.” Untuk itu, KKP siap laksanakan
5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu membangun sumber daya manusia
(SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menghapus kendala regulasi,
menyederhanakan birokrasi, dan melakukan transformasi ekonomi.
Untuk itu, kebijakan
pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan SDM; pemberdayaan
dan perlindungan usaha; pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
peningkatan pengawasan SDKP; industrialisasi kelautan dan perikanan;
peningkatan usaha dan investasi; penguatan kebijakan dan regulasi berbasis
data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders; dan
reformasi birokrasi.
Langkah operasional
yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan
dan perikanan; mengoptimalkan perikanan budidaya; membangkitkan industri
kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan
penguatan sistem karantina ikan; pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau
kecil; penguatan pengawasan SDKP; serta penguatan SDM dan inovasi riset
kelautan dan perikanan. Adapun dua poin pertama, menurut Menteri Edhy sesuai dengan
arahan Presiden Joko Widodo.
“Pada saat saya
ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau menugaskan 2 hal besar
kepada saya. Yang pertama adalah membangun komunikasi dua arah dengan
stakeholder di sektor perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan,
petambak garam, pembudidaya rumput laut, dan stakeholder lainnya baik itu
pengusaha besar maupun kecil. Jika tidak ada komunikasi yang baik, bagaimana
kita bisa bicara program ke depannya,” papar Menteri Edhy.
“Kedua, program yang
tidak kalah pentingnya, yang sangat menarik perhatian beliau adalah bagaimana
meningkatkan program perikanan budidaya sebanyak-banyaknya. Kita tahu bagaimana
potensi perikanan budaya kita ini belum optimal dilaksanakan. Maka ke depan kami akan fokus ke budidaya di
pesisir, laut, dan perairan umum baik itu sungai, danau, rawa, maupun
waduk-waduk. Saya yakin banyak daerah tidak punya laut tapi punya waduk atau
perairan umum lainnya,” lanjut Menteri Edhy.
Terkait agenda
prioritas ini, tahun 2020 KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar
7,9% yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan 26,46 juta ton,
produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan sebesar 115, tingkat konsumsi
ikan 56,39 kg/kapita/tahun, nilai ekspor hasil perikanan USD6,17 miliar, dan
jumlah luas kawasan konservasi perairan seluas 23,40 juta ha.
Pagu alokasi anggaran
KKP tahun 2020 sebesar Rp6,45 triliun. Anggaran ini dialokasikan Rp702,46
miliar bagi Ditjen Perikanan Tangkap; Rp739,57 miliar bagi Ditjen Perikanan
Budidaya; Rp366,02 miliar bagi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan; Rp507,85 miliar bagi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut; Rp1,06 triliun
bagi Ditjen PSDKP; Rp601,08 miliar bagi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Kamanan Hasil Perikanan (BKIPM); Rp1,87 triliun bagi Badan Riset dan SDM;
Rp85,27 miliar bagi Inspektorat Jenderal, dan; Rp515,62 miliar bagi Sekretariat
Jenderal.
Sementara itu, dalam
kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan, Indonesia
dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya.
Indonesia merupakan negara kelautan yang besar karena memiliki laut seluas 5,8
juta km2 dan pulau sejumlah 17.504 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Menurutnya, menjadi tantangan bangsa untuk mengelola, memanfaatkan, dan
melindungi potensi ini secara bijak, lestari, dan berkelanjutan guna
tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Komisi IV DPR RI
menaruh harapan besar kepada saudara Edhy Prabowo sebagai nakhoda Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang baru. Semoga mampu menghadirkan
terobosan-terobosan kebijakan yang merupakan aspirasi dari pelaku utama,
khususnya program bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur sarana prasarana,
peningkatan SDM, optimalisasi pengawasan, pemberdayaan lingkungan, peningkatan
hasil produk yang bernilai tambah serta berdaya saing, dan lain sebagainya,”
paparnya.
Ia juga berpesan agar
arah kebijakan tidak hanya fokus pada upaya konservasi tetapi juga
memperhatikan aspek sosial masyarakat sehingga di kalangan bawah atau grass
root tercipta kondisi yang kondusif, tidak menimbulkan polemik yang
berkepanjangan, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang sewaktu-waktu dapat
merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Semoga Pak Edhy
senantiasa berkomitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya
ikan, petambak petambak garam, dan masyarakat pesisir, serta membangun industri
perikanan berkelanjutan,” ucapnya.
Dalam rapat kerja tersebut,
Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mempertahankan dan meneruskan program yang
telah baik pada periode sebelumnya. Namun di samping itu juga memberikan
beberapa masukan atau saran kepada KKP. Salah satunya yaitu mengenai peninjauan
kembali beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ada. Beberapa
Permen KP yang disinggung di antaranya yang mengatur mengenai penangkapan
kepiting, lobster, dan rajungan; transshipment di tengah laut, dan larangan
pengoperasian cantrang.
Menanggapi masukan
tersebut, Menteri Edhy mengatakan, KKP akan melakukan pembahasan kembali dengan
mengedepankan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik baru. KKP akan
meminta masukan dari para ahli dan para stakeholder kelautan dan perikanan
seperti nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, petambak garam, dan
pelaku usaha perikanan.
“Ini harus kita kaji
kembali dengan hati-hati. Contoh kecil saja kepiting. Kepiting harus 150 gram
yang boleh dibawa. Tapi kan ternyata ada kepiting budidaya yang soft shell yang
tidak perlu sampai 150 gram dulu baru dijual,” ungkap Menteri Edhy.
“Kami tidak mau
gegabah. Kami tetap harus melakukan kehati-hatian. Kami akan libatkan
stakeholder untuk ikut juga merumuskan. Kita harus berpikir secara bijaksana
dan jernih untuk negara dan untuk
masyarakat. Kita mengelola negara, kita mengelola kepentingan besar, bukan
hanya mengelola kepentingan kelompok-kelompok. Jadi harus pastikan semua
masyarakat dapat menikmati manfaatnya,” imbuhnya.
Terakhir, Komisi IV
DPR Ri juga meminta KKP untuk segera mengisi 151 posisi jabatan Eselon I hingga
IV yang masih kosong untuk mendorong percepatan kebangkitan industri perikanan.
Menanggapi hal
tersebut, Menteri Edhy mengatakan, KKP telah mendapatkan rekomendasi dari
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi
pratama (eselon 2) dengan mekanisme talent pool. Saat ini usulan dalam proses
untuk mendapat persetujuan lebih lanjut dari KASN.
“Saya akan pastikan
orang-orang yang menempati jabatan ini adalah orang-orang yang mau kerja untuk
menyelesaikan masalah di sektor ini, bukan karena dia orang kementerian atau
orang yang dekat dengan pejabat. Kita perlu berhati-hati dalam melakukan
pengisian supaya tidak ada demoralisasi dan mampu menghadirkan semangat baru di
lingkungan yang sangat optimis ini,” pungkasnya. (tim)
