 |
| Foto: Menteri Budi Karya Sumadi raker dengan Komisi V DPR-RI |
JAKARTA - Kementerian
Perhubungan memiliki empat agenda utama untuk mendukung program prioritas
pemerintah lima tahun kedepan (2020-2024). Keempat agenda tersebut yaitu :
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas mendukung Pariwisata ; Logistik;
Daerah Terdepan, Terluar, Terdalam dan Perbatasan (3TP) ; dan Ibu Kota Negara
(IKN) Baru. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada
rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (13/11).
“Pada
empat agenda utama tersebut kami fokus pada peningkatan konektivitas dan
aksesibilitas, layanan, serta keselamatan dan keamanan,” jelas Menhub.
Tujuan
strategis dari empat agenda utama Kemenhub yaitu, pertama, membangun
konektivitas dan aksesibilitas di destinasi wisata super prioritas untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Kedua, meningkatkan
pelayanan distribusi logistik guna penguatan konektivitas dan daya saing
ekonomi. Ketiga, membangun konektivitas dan aksesbilitas di wilayah terdepan,
terluar dan terdalam (3T) untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah dan
percepatan pembangunan. Dan keempat, pembangunan infrastruktur transportasi di
Ibu Kota Negara (IKN) baru untuk pengembangan sistem perkotaan dan penguatan
ekonomi wilayah.
Melalui
empat agenda utama tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak pertumbuhan
hingga 6% untuk seluruh ekonomi dengan semakin meningkatnya konektivitas dan
aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan tahunan hingga 7% untuk manufaktur
dengan adanya penurunan biaya logistik. Selain itu, juga dapat mencapai USD
36,5 Miliar nilai devisa pariwisata dengan membangun 5 destinasi pariwisata
baru kelas dunia dan juga mendapatkan skor 90 pada indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat dengan peningkatan kinerja layanan perhubungan.
"Kami
akan memastikan visi Presiden untuk meningkatkan konektivitas dengan paradigma
Indonesia sentris berjalan dengan baik," tutur Menhub Budi.
Posisi
Serapan Anggaran Kemenhub Tahun 2019
Lebih
lanjut, Menhub Budi menjelaskan penyerapan Kementerian Perhubungan hingga Bulan
November 2019 mencapa 63,3 persen dan target di Bulan Desember 2019 penyerapan
bisa mencapai 90.37 persen.
"Kita
akan melakukan beberapa strategi agar penyerapan anggaran bisa sampai 90
persen. Hingga saat ini serapan yang paling banyak pada kegiatan nonfisik
seperti di Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Litbang, dan BPSDM
mereka rata-rata sudah 80 persen. Untuk pekerjaan fisik sekarang di 60 persenan
dan nanti di ujung kita targetkan menjadi 90 persen," jelas Menhub Budi.
Pada
raker ini, Kementerian Perhubungan bersama dengan Komisi V DPR RI juga membahas
sejumlah RUU dalam prolegnas tahun 2019-2024 antara lain revisi UU Nomor 38
tahun 2004 tentang jalan, revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan, RUU tentang sistem transportasi nasional.
Dalam
rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian Perhubungan dan
dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dari fraksi Partai Demokrasi
Indonesia. (tim)
