![]() |
Foto: Sekwan DPRD Minsel Joins Langkun |
MINSEL - Sekretariat DPRD Minahasa
Selatan (Minsel) membantah dugaan sabotase rapat kelanjutan pembentukan alat
kelengkapan dewan (AKD) yang dilakukan tiga fraksi, yakni fraksi
PDI-Perjuangan, fraksi Demokrat dan fraksi Prima-Nas (Perindo-PAN) beberapa
waktu lalu.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Minsel
Joins Langkun ketika ditemui di ruangannya. Ia menepis tundingan tersebut bahwa
pada hari di gelarnya rapat tersebut tidak ada agenda pembahasan AKD, yang ada
hanyalah pembahasan para pimpinan dewan.
"Sekretariat Dewan tidak ada
melakukan sabotase sesuai dengan tundingan tersebut. pintu ruang rapat memang
tiap hari kami kunci, kami buka kecuali ada agenda rapat paripurna. Sementara
yang hadir waktu dilakukannya paripurna oleh beberapa fraksi, tidak ada dalam
agenda. dan yang hadir pula pada hari itu bukan hanya para anggota dewan, namun
ada masyarakat," tutur Joins Langkun kepada nusantaratimur.com, Jumat (8/11/2019).
Sekwan juga menjelaskan fasilitas di
dalam ruangan tersebut bagian dari tanggung jawab sekretariat. Dan bahkan tidak
ada laporan ke pihaknya tentang adanya paripurna AKD.
"Yang kami tahu, hari senin hanya
ada rapat para pimpinan dewan. tapi fakta yang ada, rapat yang di gelar bukan
sesuai agenda," kata Joins.
Terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD
Minsel Rommy Poli memberi tanggapan tentang rapat kelanjutan pembahasan AKD
yang dilakukan 3 fraksi itu. Menurutnya, ada beberapa syarat yang tak terpenuhi
dalam rapat paripurna itu. “ DPRD Minsel adalah lembaga negara dan bukan perusahaan
atau milik perorangan saja. Dalam pembentukan AKD harus sesuai dengan PP Nomor
12. yang mana aturan itu tertulis semua fraksi di dewan harus memasukkan daftar
anggota yang nantinya akan duduk di AKD," paparnya.
![]() |
Foto: Ketua fraksi Golkar DPRD Minsel Rommy Poli |
Rommy menyebut cara-cara yang
dilakukan 3 (tiga) tidak etis dan tak pantas dilakukan. “ Dari awal fraksi golkar
menginginkan kebersamaan dalam membahas AKD. Hal ini agar lima tahun ke depan
kita sama-sama berjuang bagi kepentingan rakyat," tutupnya. (Ir)